Poin-Poin Penting Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

DEMOCRAZY.ID - Empat orang menteri kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah bersaksi pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memberi waktu enam jam bagi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengklarifikasi tudingan politisasi kebijakan untuk kemenangan Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani cs bicara soal anggaran bansos ratusan triliun rupiah hingga alasan Jokowi bagi-bagi bansos setiap kunjungan ke daerah.

Berikut poin-poin penting kesaksian empat menteri Jokowi di sidang MK:

Kenapa Jokowi bagi-bagi bansos?

Muhadjir menjelaskan alasan Jokowi membagikan langsung bansos saat kampanye Pilpres 2024. Dia berkata pembagian bansos juga pola kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, ucapnya, ingin memastikan program berjalan. Dia yakin kebijakan itu pun tidak untuk mempengaruhi pilihan masyarakat di Pilpres 2024.

"Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode," ungkap Muhadjir.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bantuan yang dibagi-bagikan Jokowi juga sudah diatur perundang-undangan. Jokowi dibekali dana operasional lebih dari Rp100 miliar per tahun.

"Tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret-April ya, adalah Rp18,7 miliar atau baru 14 persen," ujarnya.

Bansos bukan cuma Indonesia

Airlangga mengatakan bukan hanya Indonesia yang menyalurkan bansos pada akhir 2023. Dia berkata negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat juga melakukan hal serupa.

Dia berkata banyak negara melakukan bansos untuk menekan dampak inflasi dan El Nino. Bansos Indonesia, katanya, justru tak sebesar negara-negara lain.

"Bansos di Indonesia, misalnya bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia 25,6 persen, Singapura 41,7 persen, dan India 55,6 persen, dan Amerika 12,1 persen," ucap Airlangga di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/4).

Sebagian besar anggaran perlinsos bukan bansos

Airlangga menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di APBN tidak semuanya digunakan untuk bansos. Sebagian besar dana digunakan untuk subsidi energi.

Dia berkata anggaran menjadi besar karena pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, harga minya juga mengalami dinamika.

"Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2024," ucap Airlangga.

Anggaran bansos tak berubah saat pilpres

Sri Mulyani menegaskan tak ada perubahan signifikan anggaran bansos saat Pilpres 2024. Dia menyebut anggaran itu hanya naik Rp1,23 triliun dari 2023.

Sri Mulyani menegaskan kenaikan anggaran bukan karena penambahan program. Dia menyebut anggaran naik karena kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

"Belanja bansos PKH (Penerima Keluarga Harapan) dan kartu sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun," ucap Sri Mulyani.

Risma blak-blakan soal bansos

Risma mengatakan tak berani mengajukan anggaran untuk bansos El Nino. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan apakah Kemensos mengajukan penambahan anggaran bansos.

Risma mengaku tak paham kondisi ekonomi makro. Dengan demikian, ia tak mengajukan kebijakan tersebut dalam rapat.

"Kami enggak berani mengusulkan karena kami kan enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa atau tidak," ucap Risma.

Sumber: CNN