Perjuangan Masyarakat Adat Kalimantan Pertahankan Lahan yang Akan Dirampas untuk IKN, Bukti-Bukti Mulai Dibongkar

DEMOCRAZY.ID - Konflik agraria dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang melibatkan masyarakat adat di Kalimantan Timur masih terus bergulir. Penolakan tegas masyarakat adat terhadap perampasan lahan untuk pembangunan IKN pun juga tetap dilayangkan kepada pemerintah. Bukan tanpa sebab, masyarakat adat memiliki sejumlah alasan kuat mengenai penolakan yang disuarakan untuk mempertahankan lahan mereka yang akan digunakan dalam pembangunan IKN. Lalu, apa saja bukti-bukti dan alasan yang dibongkar oleh masyarakat adat di Kalimantan Timur dalam mempertahankan lahannya agar tidak digunakan untuk IKN? Simak penjelasannya dalam artikel ini. 1. Belum ada dialog dari pemerintah soal tawaran ganti rugi tanah Kepala Adat Suku Dayak Paser Besar, Yusni membocorkan bahwa hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan tawaran ganti rugi untuk lahan yang akan ditempati pembangunan IKN. Yusni juga mengungkapkan bahwa pemerintah sama sekali belum membuka dialog diskusi untuk membahas lahan-lahan