Pemerintah Siapkan 1 Juta Hektar Lahan untuk Investor China, Ini Kata Pakar ITB

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka. 

Proyek kerja sama ini akan dimulai Oktober 2024.

“Kita (Indonesia) minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024.

Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 19 April 2024.

Luhut mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama. 

“Kita tinggal mencari mitra lokal untuk membuatnya di Kalteng, karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada sampai 1 juta hektare,” ucap dia.

Akan tetapi, tutur Luhut melanjutkan, pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Misalkan, dari 100 ribu hektare, naik ke 200 ribu hektare, dan selanjutnya.

Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi tersebut adalah Perum Bulog.

Menurut Luhut, proyek ini penting karena padi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia. 

“Selalu masalah kita adalah padi. Beras selalu kita impor, 2 juta lah, 1,5 juta lah."

Kritik Pakar ITB

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengkritik wacana penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektare di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari Cina.

Menurut Andreas lahan itu terlalu luas untuk rencana awal, dia memberi masukan agar menggunakan lahan sedikit dulu jika berhasil baru ditambah.

"Tidak masuk akal dan pasti gagal. Gitu aja lah kalau bicara 1 juta hektar pasti gagal. Terlalu  luas terus nanti yang garap siapa," kata Andreas dihubungi Tempo pada Selasa, 23 April 2024

"Kalau mau target ribuan hektar dulu lah. Puluhan ribu saja bukan sesuatu yang gampang sangat sulit. Mungkin kalau perkiraan saya sampai 50 ribu itu sudah super luar biasa," ucapnya.

Andreas mengatakan dari pengalaman food estate sejak zaman pemerintahan Soeharto pada 25 tahun lalu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo luas tanah yang dipakai juga berjuta hektare, namun akhirnya gagal. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembenahan.

Sampai saat ini Andreas mengaku belum tahu soal teknologi apa yang bakal diterapkan dalam adaptasi yang dilakukan Indonesia dari sawah Cina apakah benih atau irigasi. Dia menilai sebenarnya produksi padi di Indonesia jauh lebih baik dari negara lain.

Indonesia sebenarnya dari sisi kualitas benih sudah ada beberapa sudah ada yang dikembangkan Hasilnya cukup menjanjikan kalau dari sisi teknologi.

"China mau bantu Indonesia yang mana dulu, atau bantu dari pendanaan dalam arti didanai semuanya karena pembiayaannya sangat besar. Apakah di sana atau pemerintah yang menyiapkan semuanya lalu China tinggal masuk ke Indonesia melakukan Budi daya terkait teknologi mereka kan bisa juga seperti itu kita masih belum jelas," tuturnya.

Kritik juga disampaikan Muhammad Said Didu, yang merupakan doktor lulusan IPB.

Said Didu meminta Prabowo nantinya membatalkan rencana ini.

"Bpk Presiden terpilih @prabowo yth, rencana serahkan lahan 1 juta Ha ke China hendaknya dibatalkan karena :

1) teknologi kita tidak ketinggalan

2) membuka sawah 1 juta ha akan merusak lingkungan

3) mengundang China artinya menyerahkan lahan ke mereka sementara petani kita tdk punya lahan," ujar Said Didu di akun twitternya.

Bpk Presiden terpilih @prabowo yth, rencana serahkan lahan 1 juta Ha ke China hendaknya dibatalkan krn :
1) teknologi kita tdk ketinggalan
2) membuka sawah 1 jt ha akan merusak lingkungan
3) mengundang China artinya menyerahkan lahan ke mereka smtr petani kita tdk punya lahan.

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 25, 2024