DEMOCRAZY.ID - Franz Von Magnis atau yang dikenal sebagai Romo Magnis mebeberkan 5 pelanggaran etika berat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024. Hal ini Romo Magnis sampaikan saat menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Ganjar-Mahfud (03) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (02/04/24). Pelanggaran etika berat pertama menurut Romo Magnis adalah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi sebagai Cawapres. Ia menyandarkan pendapatnya pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang mana menyatakan Ketua KPU melanggar etik berat soal pendaftaran Gibran. Belum lagi soal Ketua MK saat itu yakni Anwar Usman yang juga merupakan Paman dari Gibran mendapat hal serupa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) “Pendaftaran saudara Gibran sebagai seorang cawapres oleh DKPP Pemilu dinilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskip
Miris! Ini 5 Pelanggaran Etika Berat di Pilpres 2024, Pendaftaran Gibran bin Jokowi Salah Satunya
April 04, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Franz Von Magnis atau yang dikenal sebagai Romo Magnis mebeberkan 5 pelanggaran etika berat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilpres 2024. Hal ini Romo Magnis sampaikan saat menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Ganjar-Mahfud (03) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (02/04/24). Pelanggaran etika berat pertama menurut Romo Magnis adalah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi sebagai Cawapres. Ia menyandarkan pendapatnya pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang mana menyatakan Ketua KPU melanggar etik berat soal pendaftaran Gibran. Belum lagi soal Ketua MK saat itu yakni Anwar Usman yang juga merupakan Paman dari Gibran mendapat hal serupa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) “Pendaftaran saudara Gibran sebagai seorang cawapres oleh DKPP Pemilu dinilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskip