DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 40 lembaga swadaya masyarakat dan individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaran Pemilu 2024 pada Rabu (3/4/2024). Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, laporan itu merupakan lanjutan atas dua somasi yang tak direspons Presiden Jokowi pada 9 Februari dan 7 Maret 2024. "Berkenaan dengan proses atau pelaporan yang kami layangan ke Ombudsman terkait dengan dugaan maladministrasi Presiden Jokowi itu konteksnya adalah terkait dengan kecurangan Pemilu 2024, dan juga terkait dengan penyelenggaran Pemilu yang jauh dari prinsip jujur, bersih, dan adil," kata Dimas saat dihubungi. Dalam laporan, mereka menemukan dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan Jokowi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertam
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 40 lembaga swadaya masyarakat dan individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaran Pemilu 2024 pada Rabu (3/4/2024). Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya Saputra yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, laporan itu merupakan lanjutan atas dua somasi yang tak direspons Presiden Jokowi pada 9 Februari dan 7 Maret 2024. "Berkenaan dengan proses atau pelaporan yang kami layangan ke Ombudsman terkait dengan dugaan maladministrasi Presiden Jokowi itu konteksnya adalah terkait dengan kecurangan Pemilu 2024, dan juga terkait dengan penyelenggaran Pemilu yang jauh dari prinsip jujur, bersih, dan adil," kata Dimas saat dihubungi. Dalam laporan, mereka menemukan dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan Jokowi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertam