Kontroversi Hakim MK Guntur Hamzah Yang Ikut Tangani Sengketa Pilpres

DEMOCRAZY.ID - Delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024.  Salah satu hakim itu adalah M. Guntur Hamzah. Dia diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada akhir 2022 lalu.  Selama menjadi hakim, Guntur sempat dijatuhkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berupa teguran tertulis.  Hal ini berkaitan dengan kasus pengubahan putusan MK. Guntur terbukti telah mengubah frasa putusan MK, dan  melanggar penerapan prinsip integritas dalam sapta karsa hutama. "Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim terduga," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. I Dewa Gede Palguna mengumumkan Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023, Senin, 20 Maret 2023.  MKMK menyatakan Guntur yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 November 2022 itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peri