Jokowi Bantah Mau Ambil Alih PDIP, Hasto Kristianto 'Tantang' Berjanji di Hadapan Rakyat

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menegaskan sikapnya yang membantah terkait isu yang menyebutkan bahwa ia berniat untuk mengambil alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan tegas ini datang sebagai tanggapan atas tudingan rencana pengambil alihan PDIP oleh Jokowi yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto.

Dalam sebuah wawancara di Jakarta Pusat pada Minggu, 8 April 2024 yang dilansir oleh Suara.com, Hasto Kristianto menantang Jokowi untuk berjanji di hadapan rakyat bahwa tidak akan terjadi pengambilalihan terhadap PDIP oleh pihaknya.

Menurut Hasto Kristianto, jawaban yang diharapkan dari Jokowi hanyalah sebuah janji di depan publik bahwa tidak akan ada upaya untuk merebut kendali atas PDIP.

Pernyataan Hasto ini menjadi sorotan setelah adanya dugaan bahwa Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP yang saat ini dipegang oleh Megawati Soekarno Putri.

Namun, Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidaklah tepat. 

Dia mengungkapkan keheranannya atas tuduhan yang disampaikan kepadanya.

Sebelumnya, pada sebuah acara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu, 3 April 2024, Jokowi telah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk merebut kursi kepemimpinan partai politik, baik itu Golkar maupun PDIP.

Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk melakukan tindakan tersebut.

Namun, Hasto Kristianto tetap menantang Jokowi untuk memberikan janji di hadapan publik sebagai jaminan bahwa PDIP tidak akan diintervensi oleh pemerintah atau pihak lain. 

Hal ini dipandang penting mengingat posisi strategis PDIP dalam peta politik Indonesia.

Tantangan yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto menunjukkan kompleksitas hubungan antara pemerintah dan partai politik di Indonesia.

Meskipun demikian, pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengambil alih kendali atas PDIP dapat memberikan kejelasan dan kedamaian bagi para kader dan pendukung partai tersebut.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan dan kedaulatan partai politik adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi.

Tindakan untuk mengambil alih sebuah partai politik bisa dianggap sebagai intervensi yang merusak prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Dengan demikian, pernyataan tegas dari Presiden Jokowi untuk tidak mengambil alih PDIP menjadi langkah yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati kedaulatan internal partai politik.

Hal ini juga menjadi sebuah pesan penting bahwa kekuasaan politik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati aturan serta prosedur yang berlaku.

Sumber: HOPS