DEMOCRAZY.ID - Sidang mendengarkan keterangan ahli Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi mendatangkan pakar sekaligus Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Hadir sebagai ahli tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Faisal menilai politisasi bansos getol dipromosikan oleh tiga menteri Presiden Joko Widodo. Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketiganya dinilai kerap dalam memolitisir bantuan sosial terutama jelang 2-3 bulan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diselenggarakan. Faisal blak-blakan bahwa tiga menteri itu aktif mempolitisir bansos itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga mengaburkan definisi bansos yang sebenarnya. "Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Ai
DEMOCRAZY.ID - Sidang mendengarkan keterangan ahli Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi mendatangkan pakar sekaligus Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Hadir sebagai ahli tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Faisal menilai politisasi bansos getol dipromosikan oleh tiga menteri Presiden Joko Widodo. Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketiganya dinilai kerap dalam memolitisir bantuan sosial terutama jelang 2-3 bulan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diselenggarakan. Faisal blak-blakan bahwa tiga menteri itu aktif mempolitisir bansos itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga mengaburkan definisi bansos yang sebenarnya. "Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Ai