Heboh Indonesia Disebut Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini Penjelasan Kemlu

DEMOCRAZY.ID - Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebagaimana pemberitaan yang kini ramai.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, menegaskan tidak ada rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Iqbal, dikutip Jumat (12/4/2024).

Ia menyampaikan posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution.

"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina," kata Iqbal.

Sementara itu, mengenai keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menegaskan proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. Ia berujar peta jalan keanggotaan berdasarkan rencana akan diadopsi pada Mei mendatang.

"Dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," ujar Iqbal.

Bukan hanya memakan waktu yang panjang saja, melainkan setiap negara juga memerlukan waktu berbeda untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD.

"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun," kata Iqbal.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia diterpa isu tak sedap di tengah-tengah penolakan terhadap serangan Israel yang terjadi di Jalur Gaza dalam beberapa waktu terakhir.

Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung Palestina diisukan diam-diam menjalin hubungan dengan negara Zionis tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.

Walaupun sebenarnya Indonesia tidak mengakui Israel secara resmi.

"Meski Indonesia belum mengakui Israel secara resmi, namun sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, telah terjalin hubungan terselubung antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi," tulis Media Israel Haaretz dalam artikel berjudul 'Indonesia Commits to Establishing Diplomatic Ties With Israel for First Time in History' yang diunggah, Kamis (11/4/2024).

Dalam artikel tersebut ditulis bahwa sudah beberapa kali pemimpin negara zionis tersebut mengunjungi Indonesia.

Seperti Mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pernah mengunjungi Indonesia di tahun 1993, dan mantan Perdana Menteri Shimon Peres melakukan kunjungan di tahun 2000, ketika menjabat sebagai menteri kerja sama regional.

"Menteri Perekonomian, Naftali Bennet, berkunjung pada bulan Desember 2013," tulis media tersebut.

Tak hanya itu, media tersebut juga menulis pada tahun 2018, Indonesia mulai mengeluarkan visa turis untuk warga Israel.

Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Maret 2016, ketika bertemu dengan wartawan Indonesia menyatakan sudah waktunya menjalin hubungan resmi.

Bahkan, Netanyahu saat itu menyatakan tidak ada lagi yang bisa menghalangi hal tersebut.

"Alasan yang menghalangi perubahan hubungan sudah tidak relevan lagi."

Syarat Gabung OECD

Tulisan kontroversi mengenai Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel didasarkan pada langkah untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sekjen OECD, Mathias Cormann memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Kamis (11/4/2024). 

Menjalin hubungan dengan Israel menjadi salah satu langkah agar Indonesia bisa bergabung dengan OECD yang di dalamnya, Israel menjadi salah satu anggotanya.

Untuk diketahui, penambahan negara baru dalam OECD memerlukan persetujuan seluruh anggota. 

Pada akhirnya harus disepakati bahwa isi keputusan bergabungnya Indonesia ke OECD akan mencakup komitmen untuk menjaga hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota.

Sebelumnya, Yerusalem pernah menentang bergabungnya Indonesia dalam OECD. Penolakan dilakukan Israel karena pernyataan Pemerintah Indonesia yang kerap menentang tindakan Israel dalam Perang Gaza.

Sumber: Suara