DEMOCRAZY.ID - Empat menteri kabinet Jokowi sudah memberikan keterangan pada sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari keterangan para pembantu presiden ini, terkuak bahwa bantuan sosial (Bansos) rawan disalahgunakan, kecuali bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta Prof. Dr. Indra Bastian, M.B.A mengatakan, mencermati keterangan empat menteri sebagai saksi pada persidangan di MK, ada temuan yang luar yang biasa. Khususnya terkait bansos yang jalurnya bermacam-macam, ada dari Kemensos, Operasional Presiden, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PKH dari Menko PMK. Menurut Prof Indra, dari sekian jenis bansos yang disalurkan menjelang Pemilu 2024, hanya bansos dari Kemensos yang berdasarkan database penerima manfaat berikut sistem pengendaliannya. “Sementara selain Kemensos belum punya, hanya mengandalkan regulasi saja, sistem pengendalian dan penyalurannya tidak punya. QPA-nya nggak jelas,” kata Prof Indr
Guru Besar UGM: Keterangan 4 Menteri Justru Menguak Bansos Rawan Disalahgunakan
April 06, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Empat menteri kabinet Jokowi sudah memberikan keterangan pada sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari keterangan para pembantu presiden ini, terkuak bahwa bantuan sosial (Bansos) rawan disalahgunakan, kecuali bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta Prof. Dr. Indra Bastian, M.B.A mengatakan, mencermati keterangan empat menteri sebagai saksi pada persidangan di MK, ada temuan yang luar yang biasa. Khususnya terkait bansos yang jalurnya bermacam-macam, ada dari Kemensos, Operasional Presiden, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PKH dari Menko PMK. Menurut Prof Indra, dari sekian jenis bansos yang disalurkan menjelang Pemilu 2024, hanya bansos dari Kemensos yang berdasarkan database penerima manfaat berikut sistem pengendaliannya. “Sementara selain Kemensos belum punya, hanya mengandalkan regulasi saja, sistem pengendalian dan penyalurannya tidak punya. QPA-nya nggak jelas,” kata Prof Indr