Data dan Fakta Menteri Jokowi di MK 'Menganulir' Gugatan Ganjar dan Anies

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai data dan fakta yang disampaikan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Kontitusi (MK) menganulir gugatan capres nomor  urut tiga Ganjar Pranowo dan capres nomor urut satu Anies Baswedan.

Pasalnya dengan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tidak ada perbedaan pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya memojokkan gugatan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait pengerahan bansos sebelum Pemilu 2024.

"Dengan menghadirkan menteri di MK malah semakin memojokkan Ganjar dan Anies, karena data dan fakta yang disampaikan menteri malah menganulir gugatan mereka. Ganjar dan Anies kurang pinter..," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pola realisasi belanja Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir tidak mengalami perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

"Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan 6 tahun sebelumnya," kata Sri di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Awalnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran program perlindungan sosial (Perlinsos) dalam APBN 2024 sebesar Rp 496.8 triliun. 

"(Perlinsos) dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bahan anggaran kementerian/lembaga maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer," ujar Sri.

Menurutnya, dana Rp 75,6 triliun merupakan anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos yaitu program keluarga harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Kemudian, anggaran Perlinsos lainnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berbeda seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lain.

Untuk anggaran bantuan sosial (bansos) sendiri, Sri menjelaskan bahwa ada peningkatan Rp 1,23 triliun karena adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan yatim piatu.

Kemudian untuk belanja subsidi, Sri mengatakan terjadi kenaikan anggaran juga karena peningkatan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). 

"Dengan demikian, dapat ditujukan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas negara," ucap Sri.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pada masa Pilpres 2024 ini, tidak ada perubahan pola alokasi anggaran bansos yang dikelola Kementerian Sosial pada APBN tahun 2024. 

"Realisasinya penggunaan anggaran Perlinsos sampai Februari 2024, yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari," tutur Sri.

"Realisasinya bansos mencapai sebesar Rp 12.8 triliun sampai dengan Februari 2024. Untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasinya subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15, 3 triliun dan realisasinya perlinsos lainnya Rp 9.8 triliun," tandasnya.

Dengan menghadirkan menteri di MK malah semakin memojokkan Ganjar dan Anies, karena data dan fakta yang disampaikan menteri malah menganulir gugatan mereka. Ganjar dan Anies kurang pinter..

Saya yakin, nanti Ganjar dan Anies akan bilang, ya tentu saja, kan mereka menterinya… pic.twitter.com/3fvgqv2kKv

— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) April 5, 2024

Sumber: Populis