Bukan Jokowi, Dua Mantan Presiden Ini Disebut Paling Disegani Prabowo

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto hanya basa-basi dengan menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penasihat khusus saat dirinya resmi menjabat kepala negara.

Pasalnya pada pemerintahan mendatang, dua mantan presiden bakal punya peran penting dengan kekuatan politik yang memadai.

Pengamat politik Rocky Gerung mengklaim terdapat dua kepala negara yang pernah menjabat, yang jauh lebih bermutu daripada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dua kepala negara tersebut menurut Rocky Gerung adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP, partai dengan suara terbanyak di Pileg 2024 dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempunyai kekuatan signifikan di parlemen sebagai pemimpin partai dengan suara terbanyak pada Pileg 2024, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo Subianto.

"Kalau dia dijadikan penasihat khusus itu juga bagi Prabowo dalam analisis saya itu basi-basi aja, karena orang akan anggap ngapain ada penasihat khusus di situ, khusus apa, ya penasihat khusus untuk merusak kembali demokrasi gitu kan masalahnya," ucapnya.

"Sementara di situ pasti ada Ibu Mega yang portofolio DPR-nya akan mempengaruhi kebijakan nasional ke depan, karena tetap dia mayoritas di situ, atau punya punya kekuatan signifikan, dan Prabowo pasti harus memperhatikan Ibu Mega," imbuhnya.

Selain Megawati, menurutnya Prabowo juga harus memperhatikan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

“Prabowo pasti harus memperhatikan Demokrat, kan itu intinya," tandasnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (12/4).

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024).

Saat ditanya apakah Jokowi juga dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya, Bahlil membantahnya. 

Ia mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," kata dia.

Selain itu, Bahlil juga menyebut pemerintahan Jokowi telah membahas program-program pemerintahan selanjutnya. 

Sebab, program pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bersifat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.

"Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU. Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," jelas dia.

Sumber: Fajar