Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi, Kenapa Begitu?

DEMOCRAZY.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pemerintahan Indonesia tak membutuhkan oposisi. Ia mengatakan yang dibutuhkan adalah demokrasi gotong royong.

"Kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong," kata dia seusai menghadiri open house atau gelar griya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediaman Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Kamis malam, 11 April 2024.

Bamsoet mengatakan soal rekonsiliasi usai Pemilu konsekuensinya adalah merangkul semua pihak, termasuk parpol pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Menanggapi pentingnya oposisi untuk checks and balances, Bamsoet mengatakan bersatu bukan berarti fungsi itu tidak hidup. Alasannya, semua bisa dimusyawarahkan dalam sistem demokrasi.

Ia mencontohkan Partai Golkar dan partai lain dalam satu koalisi bukan berarti satu pandangan. 

Tetapi, semuanya harus disampaikan secara baik. Sehingga kemungkinan tidak adanya oposisi dalam satu pemerintahan pasti ada.

"Kalau oposisi kan bicara kebanggaan, kadang-kadang lari dari substansi. Tapi kalau satu koalisi, kita bisa bicara dari hati ke hati, yang lebih baik untuk masyarakat adil dan makmur," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Namun sebelumnya, dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman mengatakan. Kemunduran demokrasi di Indonesia merupakan akibat dari lemahnya oposisi selama ini. 

Ia menyebut bahwa tidak adanya kontrol pada pemerintah saat Jokowi berkuasa menyebabkan kekuasaan menjadi dominan. 

“Lemahnya kekuatan masyarakat sipil kita selama ini untuk melakukan kontrol dan menghadang potensi kekuasaan yang tidak terkontrol,” kata Pribadi pada Tempo pada Rabu, 21 Februari 2024.

Menurutnya, yang terjadi selama ini ketika terdapat indikasi kecurangan pemilu merupakan imbas dari pemerintah yang tidak memiliki pihak untuk mengerem segala tindakan tidak etis karena kontrol yang seharusnya dilakukan partai oposisi atau di luar pemerintahan dan masyarakat sipil tidak berjalan seperti idealnya.

Sumber: Tempo