DEMOCRAZY.ID - Pemicu kerusakan dalam ranah politik tanah air kembali menjadi sorotan Deddy Sitorus .
Kali ini, Presiden Jokowi kembali menjadi fokus perbincangan hangat Deddy Sitorus yang dituduh sebagai sumber segala masalah.
Kritik Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang terang-terangan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi terus bergulir.
Bahkan, sejumlah kalangan meyakini bahwa berbagai ketidakstabilan yang terjadi dalam politik dan sosial berasal dari kebijakan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi.
Menurut Deddy Sitorus tidak heran nama Jokowi kembali terdengar dalam setiap perbincangan tentang keadaan negara.
Dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club, Deddy Sitorus menjelaskan "Siapa pemicunya ini semua tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran pikiran siapa kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi."
"Bagaimana membuktikannya, saya dapat informasi satu hari setelah putusan MK tahun 2019 Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum dia tanya dengan alasan keberlanjutan menjaga proyek-proyek segala macam, satu hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran tiga periode," tambahnya.
Kritik tersebut terutama mengaitkan sejumlah keputusan dan langkah strategis yang diambil Jokowi.
Salah satunya adalah kontroversi terkait upaya untuk amandemen konstitusi dan isu tiga periode, yang dipicu setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019.
Langkah-langkah politik tersebut dituduh menjadi pemicu bagi berbagai ketidakstabilan yang terjadi, terutama terkait kehancuran moralitas, etika, dan nilai-nilai dalam politik.
Selain itu, upaya Jokowi dalam mengoordinasikan pembentukan koalisi politik sebelum Pemilu juga menjadi sorotan.
Deddy Sitorus mengatakan "Jadi ini dimulai dari pikiran lalu diikuti oleh tindakan itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini hilangnya moralitas etika dan nilai-nilai."
Isu-isu kontroversial seperti penjegalan dan insiden-insiden politik lainnya ikut memanaskan situasi politik.
Tak hanya itu, keterlibatan aktif dari tingkat pemerintahan pusat hingga ke tingkat desa dalam menggalang dukungan politik juga menjadi perhatian serius.
"Kalau kemarin yang mendaftar bukan hanya Gibran Bagaimana menghadapinya, kalau tiba-tiba ada calon-calon lain yang muncul mendaftar gimana jadinya jangan dilegitimasi kita menafikan moral etika dan nilai-nilai di sana," tegasnya.
Meskipun terdapat pertanyaan serius terkait validitas dari dukungan politik yang diterima oleh Jokowi dan calonnya, Gibran Rakabuming Raka.
Namun demikian, dalam gelombang kritik yang terus mengalir, sejumlah pihak juga menyoroti kurangnya respons dari kalangan intelektual dan akademisi terhadap kerusakan moralitas, etika, dan nilai-nilai politik yang terjadi.
Di tengah sorotan yang semakin tajam, terbuka ruang untuk mendalami lebih lanjut bagaimana langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memperbaiki kondisi politik yang semakin memanas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.
Sumber: Bisnis