Aliansi Rakyat Jogja Menggugat: MK Harus Berani Diskualifikasi Prabowo-Gibran!

DEMOCRAZY.ID - Elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Jogja Menggugat menggelar Bukber Kebangsaan di Kompleks Tugu Yogyakarta pada Jumat, 5 April 2024.

Acara bertema Lawan Penguasa Zalim, Bongkar Kejahatan Politik ini akan dihadiri sejumlah tokoh seperti Syukri Fadholi, Prof Muh Chirzin, Azman Latief, Afnan Malay, Brotoseno, KRT Padmo Condro Negoro, Damaira Pakpahan, In’am el Mustofa, Akhid Widi, Mariana Ulfah, Mak Ais, Aria Moel, dan lainnya.

Koordinator acara Agus Hartana mengatakan, sejumlah tokoh sudah konfirmasi hadir dan memberikan orasi. 

“Kemungkinan yang berhalangan hadir Syahganda Nainggolan dan M Thoriq,” katanya saat dihubungi, Kamis, 4 April 2024.

Dia mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi Bukber Kebangsaan ini. Pertama mendesak Presiden Jokowi mundur atau pemakzulan Jokowi. 

Sebenarnya esensinya persoalan demokrasi dan bangsa bertumpu pada Jokwoi. 

“Sepanjang Jokowi tidak turun apapun prosesnya tidak akan fair, mungkin termasuk persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan gugatan PTUN yang dilakukan paslon 03,” jelasnya.

Tuntutan yang kedua, soal pencalonan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka. 

“Sejak awal, pencalonan Gibran tidak sah, karena itu tuntutan kita diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Sedangkan tuntutan yang ketiga, mendesak MK kembali ke khitah. MK harus mampu dan mandiri, serta bebas dari intervensi pihak penguasa. 

“Dalam proses sidang di MK yang saat ini berlangsung, kami mendesak MK kembali ke khitah, harus mampu, kuat dan mandiri, dan tidak mau diintervensi,” ungkapnya.

“MK harus berani dan bernyali. Kembalikan MK sebagai benteng terakhir konstitusi,” imbuhnya.

Dia menegaskan, aksi merupakan respons atas kondisi demokrasi dan kebangsaan. 

Peserta aksi bukan dari kalangan pendukung 01 atau 03 saja, namun banyak aktivis pro demokrasi turut prihatin dengan kondisi negeri lalu bergabung dalam aksi ini. 

“Kita sudah melebur, karena ini merupakan problem kebangsaan. Ini persoalan demokrasi, bukan sekedar paslon,” jelasnya.

Menurut dia, aksi semacam ini sudah sering digelar di Yogyakarta, termasuk pada momen Ramadan ini. Bedanya, aksi diakhiri dengan buka puasa bersama dan salat Magrib.

“Panitia menyediakan 1.000 paket takjil, dari hasil donasi iuran juga ada bantuan takjil dari Masjid Jogokariyan,” katanya. 

Sumber: KBANews