DEMOCRAZY.ID - WAKIL Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menolak keras wacana pemerintah untuk menggunakan dana BOS untuk merealisasikan program ‘makan siang gratis’. Demi program ambisius, tidak boleh korbankan pendidikan. Fikri menegaskan, sejatinya dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. “Jadi jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan Pendidikan, silahkan pakai anggaran lain, kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk Pendidikan,” ujar Fikri, Jumat (1/3). Fikri mengungkap bahwa karena alasan defisit APBN dan rendahnya realisasi pendapatan negara dari pajak, pemerintah diam-diam sudah mengurangi alokasi dana BOS di tahun 2023. Tahun lalu, dana BOS dikurangi Rp539 miliar daripada tahun 2022.Terleb
DEMOCRAZY.ID - WAKIL Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menolak keras wacana pemerintah untuk menggunakan dana BOS untuk merealisasikan program ‘makan siang gratis’. Demi program ambisius, tidak boleh korbankan pendidikan. Fikri menegaskan, sejatinya dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. “Jadi jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan Pendidikan, silahkan pakai anggaran lain, kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk Pendidikan,” ujar Fikri, Jumat (1/3). Fikri mengungkap bahwa karena alasan defisit APBN dan rendahnya realisasi pendapatan negara dari pajak, pemerintah diam-diam sudah mengurangi alokasi dana BOS di tahun 2023. Tahun lalu, dana BOS dikurangi Rp539 miliar daripada tahun 2022.Terleb