DEMOCRAZY.ID - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa besok, 19 Maret 2024 mulai pukul 14.00 sampai selesai.
Salah satu Presidium GPKR yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengonfirmasi aksi demonstrasi tersebut.
"Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.
Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif.
"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.
Selain itu, Din juga tak membeberkan secara gamblang apa saja yang menjadi tuntutan GPKR.
Dia menyebut, poin-poin tuntutan akan dibacakan pada saat demonstrasi. Namun, dalam poster yang dikirim Din, GPKR mengajak untuk mencegah kezaliman.
"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.
Polres Metro Jakarta Pusat juga mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.
"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya lewat pesan singkat, Ahad.
Mayor Jenderal (Purn) Soenarko Pimpin Demo Pemilu Curang di KPU Besok
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko, mengatakan akan berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Aksi ini dilakukan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad, 17 Maret 2024.
Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU. Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia. Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.
Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.
Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.
"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.
Dia menjelaskan, kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum terjadi sangat kasat mata. "Rakyat ini dianggap apa," tutur Soenarko.
Menurut dia, rakyat ini pemilik kedaluatan negeri ini. "Rakyat ini dianggap apa?"
Menurut dia, mereka yang diangkat oleh eksekutif dan legislatif, harus menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Apa yang diamanatkan itu sudah diatur dalam konstitusi.
"Tapi konstitusi pun diacak-acak sama dia, pemerintah. Mungkin juga legislatif karena mengacak-acak konstitusi sesuai keinginannya," ujar Soenarko.
Soenarko menjelaskan, aksi itu akan menghadirkan ribuan massa. Dia tidak merincikan angka yang tepat soal jumlah massa akan berdemo di depan gedung KPU.
Aksi memprotes kecurangan pemilu tersebut akan berjalan pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.'
Sumber: Tempo