DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyinggung kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam gugatannya terhadap hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kebijakan yang disinggung itu adalah Automatic Adjustment. Tim hukum Anies-Muhaimin menuding kebijakan itu merupakan rangkaian dari upaya politisasi bansos guna kepentingan pemungutan suara dalam Pilpres 2024. "Segera setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk meneken anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis," kata kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan di MK, Jakarta, Rabu, (27/3/2024). Bambang membandingkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Pemilu 2019 dan 2024. Dia mengatakan anggaran perlinsos untuk tahun 2024 naik signifikan mencapai Rp 180 triliun dibandingkan tahun 2019. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan urgensi kenaikan angga
DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyinggung kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam gugatannya terhadap hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kebijakan yang disinggung itu adalah Automatic Adjustment. Tim hukum Anies-Muhaimin menuding kebijakan itu merupakan rangkaian dari upaya politisasi bansos guna kepentingan pemungutan suara dalam Pilpres 2024. "Segera setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk meneken anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis," kata kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan di MK, Jakarta, Rabu, (27/3/2024). Bambang membandingkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Pemilu 2019 dan 2024. Dia mengatakan anggaran perlinsos untuk tahun 2024 naik signifikan mencapai Rp 180 triliun dibandingkan tahun 2019. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan urgensi kenaikan angga