Tim AMIN Minta MK Panggil Mensos-Menkeu Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres

DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum paslon nomor urut 2 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir, meminta agar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres. 

Ari meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil kedua menteri tersebut.

"Iya benar Mensos dan Menkeu. Kami meminta Mahkamah Konstitusi yang memanggil mereka di persidangan," kata Ari saat dihubungi, Rabu (27/3/2024).

Ari menuturkan alasan meminta Risma dihadirkan sebagai saksi terkait dengan pembagian bantuan sosial (bansos). 

Dia mengatakan pembagian bansos tidak tepat sasaran dan untuk menaikkan suara salah satu paslon.

"Mensos kaitan dengan pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, dan tidak ada perencanaanya, hanya semata-mata kepentingan kenaikan suara," ujarnya.

Sementara, Ari mengungkapkan alasan meminta Sri Mulyani untuk mengetahui anggaran bansos yang digunakan. Dia mempertanyakan mengenai lonjakan anggaran bansos pada 2024.

"Menkeu menjelaskan anggaran apa yang digunakan? Apakah sudah penganggaran, kenapa mendadak melonjak tinggi bansosnya di 2024?" imbuhnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah satu pengacara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dalam sidang tersebut, BW membandingkan suara Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024.

BW awalnya mengungkit ada lonjakan elektabilitas Prabowo usai mengumumkan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon Wakil Presiden pada Oktober 2023. 

Dia mengatakan sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Prabowo melejit menjadi 39,3 persen di Desember 2023 dan menjadi 58,84 persen di Februari 2024.

"Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat," kata BW dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Dia kemudian menuding ada kampanye terselubung oleh Jokowi dalam berbagai kunjungannya ke daerah. 

Dia juga menyebut ada pembagian bansos di daerah yang disebutnya merupakan wilayah di mana Prabowo meraih suara rendah pada Pemilu 2014 dan 2019.

Sumber: Detik