Suara Lantang Moeldoko Keras: Jangan Selesaikan Kecurangan Pemilu 2024 Dengan Cara Jalanan!

DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan tuduhan soal kecurangan Pemilu 2024 tidak perlu disikapi dengan cara jalanan, melainkan bisa melalui instrumen hukum negara. "Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024), menjawab usulan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Moeldoko kembali menekankan Indonesia merupakan negara hukum yang telah dilengkapi sejumlah instrumen hukum dan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi. "Proses-proses itu yang harus kita dukung," tuturnya. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyerukan pembentukan pengadilan rakyat. Hal tersebut disampaikan Uceng di acara gerakan Kampus Menggugat yang berlangsung di Balairung UGM, Bulaksumur, Sleman, DIY, Selasa (12/3). Lalu apa yang dimaksud d