Sindiran Nyelekit JK: Pemerintah Punya Banyak Utang, Rakyat Yang Bayar!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyebut pendapatan negara Indonesia saat ini defisit hingga 2.000 Triliun. Karena dia menilai banyaknya kebijakan yang kurang efisien.

"Siapa pun pemerintahan ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang,” ujarnya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).

“Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, hal-hal yang kadang-kadang tidak efesien," sambung JK.

Selain masalah politik, pemerintah selanjutnya juga harus menyelesaikan permasalahan ekonomi karena berdampak kepada rakyat Indonesia secara langsung.

"Kita bersatu menghadapi tantangan itu karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena," katanya.

"Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi semua akan kena. Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ tapi masalah rakyat keseluruhan," sambungnya.

Lantas dia menyoroti utang Indonesia yang hampir mencapai lebih dari Rp8.000 triliun. Dimana Rp3-4 triliun nya adalah utang BUMN.

"Jadi (total bisa) Rp11-12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira 6.000 triliun. Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp500 triliun, belum lagi makan siang Rp400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%. Kalau ditotal ini bisa Rp4.000 triliun," katanya.

Padahal kata JK, pendapatan negara hanya dikisaran Rp2.800 triliun. Sehingga definisi Rp2.000 triliun dan masyarakat yang terkena imbasnya.

"Pendapatan negara cuma Rp2.800 triliun. Jadi Kita defisit 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama," ucapnya.

Sehingga, dia meminta agar pemerintah yang akan datang harus memiliki keberanian dan tegas dalam mengambil kebijakan ke depan.

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," tandasnya.

Sumber: Okezone