Sekjen PDIP: Yang Ada Bukan "Jokowi Effect", Melainkan "Bansos Effect"

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tidak sepakat dengan adanya anggapan bahwa efek Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi effect  berdampak terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia pun menyindir bantuan sosial (bansos) yang gencar diberikan pemerintah menjelang hari pencoblosan.

Menurut dia, pemberian bansos itu berefek pada preferensi masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Jadi, yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Ia menjawab pertanyaan wartawan soal apakah PDI-P melakukan evaluasi karena ada yang menilai bahwa kemenangan mereka dalam pemilu legislatif tak lepas dari efek Jokowi. 

Hasto menepis bahwa kemenangan PDI-P dalam Pileg 2024 karena efek Jokowi.

Menurutnya, hal itu dikarenakan kekuatan kolektif seluruh kader PDI-P yang menyatu dengan rakyat.

"Maka, meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktik-praktik politik yang liberal menghalalkan segala cara, serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara, tetapi setidaknya dari proses kelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang Pemilu tiga kali berturut-turut," tutur Hasto.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyatakan, efek bansos dan pengerahan kekuasaan itu bahkan tidak bisa meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke parlemen.

Kemudian, Hasto menilai, operasi penguasa itu telah mengabaikan supremasi hukum.

Maka dari itu, kata dia, PDI-P melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu ke depan agar tetap mengedepankan demokrasi di atas segalanya.

"Karena tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum, dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik karena ada conflict of interest," tutur Hasto.

Sumber: Kompas