Politikus PDIP Ungkap Wacana Hak Angket Digembosi: 'Pak Jokowi Memanggil Pak Surya Paloh dari Pulaunya'

DEMOCRAZY.ID - Politikus PDIP, Deddy Sitorus buka-bukaan bahwa wacana hak angket untuk membongkar Pemilu 2024 digembosi.

Salah satu buktinya adalah dipanggilnya Ketua Umum NasDem, Surya Paloh oleh Presiden Jokowi ke Istana.

Paloh dan Jokowi bertemu di Istana pada Minggu (18/2/2024) lalu.

Seperti diketahui, NasDem yang merupakan bagian dari partai Koalisi Perubahan berasama PKB dan PKS pengusung Anies-Muhaimin, merupakan partai yang serius ingin menggulirkan hak angket.

"Kalau digembosi pasti. Dengan Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh dari pulaunya siang-siang, diajak makan malam, gak ngomong pa-apa. Itu kan hanya upaya untuk menggoyang wacana (hak angket) itu, kalau menurut saya pribadi," kata Deddy di program Livi on Point, Youtube Kompas TV, Jumat (8/3/2024).

Bukan hanya partai Koalisi Perubahan, partai dari pengusung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, utamanya PDIP, juga bertekad menggulirkan bahkan menginisiasi hak angket.

PPP, rekan koalisi PDIP di Pilpres 2024 masih belum bersikap.

Frum Rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (3/5/2024) yang digadang-gadang akan menjadi sangkakala bergulirnya hak angket justru antiklimaks.

Fraksi NasDem dan PPP, dua partai dari kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memilih diam.

Hanya PKS, PKB dan PDIP yang terang-terangan bersuara menyerukan hak angket.

Terlebih, rapat paripurna perdana pascapemungutan suara Pemilu 2024 itu tidak dihadiri Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Puan terbang ke Paris, Perancis, menghadiri Women Speakers' Summit 2024 alias Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 6-7 Maret 2024.

Sedangkan, PKB mengatakan, Muhaimin tidak datang ke paripurna karena statusnya masih sebagai cawapres nomor urut 1.

Terkait hal itu, Deddy masih yakin kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di DPR masih kompak untuk menggulirkan hak angket.

Hanya saja, persiapan untuk mengusulkan hak angket membutuhkan waktu.

"Kalau dibilang kemarin gak kompak, karena semua sedang mempersiapkan bahan."

"Harus ada naskah akademiknya, harus ada dalilny, kalau gak ada cuma bunyi-bunyian," ujar Deddy.

Ketika ditegaskan kembali akan keyakinannya PDIP, PPP, NasDem, PKS, PKB pada akhirnya satu barisan sepakti hak angket, Deddy tak ingin menebak-nebak.

"Kita kan bukan ahli nujum," kata pria bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus itu.

NasDem dan PPP memang menajadi partai yang disangsikan partisipasinya dalam hak angket, karena tak ikut bersuara di paripurna.

Bagi Deddy, sikap partai pada wacana pengguliran hak angket ini menjadi ujian tersendiri.

"Kan Pak Surya Paloh sendiri sudah bilang dia akan maju dengan hak angket jika PDI Perjuangan mau. Kira-kira begitu."

"Ini kesempatan juga kita menilai, partai-partai yang konsisten di jalan konstitusi atau partai-partai yang gampang diperalat penguasa," jelas Anggota Komisi VI DPR RI itu.

NasDem Kumpulkan Tanda Tangan

NasDem yang tidak bersuara saat paripurna, ternyata mengaku setuju dengan hak angket.

Fraksi NasDem tengah mengumpulkan tanda tangan setiap anggotanya.

"Kalau Partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket," ujar anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

"Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai NasDem. Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai NasDem," lanjutnya.

PPP Belum Tentukan

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan bahwa partainya masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024.

Nantinya, PPP bakal menggelar rapat fraksi terlebih dahulu untuk mensolidkan sikap.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, menyatakan pihaknya tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai hak angket. Apalagi, saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna.

"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil banyak yang izin hari ini, besok mungkin akan rapat. Karena kan gak mungkin namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024).

Sumber: Tribun