PM Sri Lanka Melarikan Diri dari Demonstrasi Rakyat: Sebuah Cerminan Kritik Terhadap Kepemimpinan Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Masih dalam ingatan kita semua di tahun yang lalu, Sri Lanka menjadi sorotan dunia karena peristiwa politik yang mengguncang negara tersebut. 

Demonstrasi massal rakyat yang menuntut perubahan dan reformasi telah mengguncang stabilitas politik di sana, bahkan memaksa Perdana Menteri Sri Lanka, Gotabaya Rajakpaksa,  untuk melarikan diri demi keselamatan pribadi. 

Namun, peristiwa ini bukan hanya masalah internal Sri Lanka; itu juga memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas kepemimpinan di negara-negara lain, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ketika PM Sri Lanka melarikan diri dari demonstrasi rakyat yang menuntut reformasi politik, itu menyoroti kelemahan dalam sistem politik dan kepemimpinan. 

Sri Lanka, seperti Indonesia, adalah negara demokratis yang seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dan menyuarakan aspirasi rakyat. 

Namun, ketika pemerintah gagal merespons tuntutan rakyat dengan serius dan bertanggung jawab, itu menimbulkan keraguan tentang legitimasi pemerintahan.

Dengan demikian, meskipun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang serupa antara Jokowi dan Gotabaya Rajapaksa, walau setiap pemimpin memiliki konteks politik dan sosial yang unik di negaranya sendiri. 

Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Rajapaksa dapat dijadikan cermin sebagai prediksi apa yang akan terjadi pada Jokowi

Dalam konteks Indonesia, hal ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Demonstrasi dan protes adalah bagian yang sah dari proses demokratis, dan sebagai pemimpin, Presiden Jokowi harus siap untuk mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat. 

Mengabaikan tuntutan rakyat dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Lebih dari sekadar menyalahkan individu, kritik terhadap kepemimpinan Jokowi haruslah mengarah pada sistem politik yang tidak responsif dan kekurangan akuntabilitas. 

Jokowi sebagai pemimpin harus berada di garis depan dalam memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhatikan, bukan dihindari atau diabaikan. 

Ini membutuhkan komitmen yang kuat untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar.

Di tengah-tengah ketegangan politik dan keraguan terhadap pemerintah di Sri Lanka, Indonesia harus mengambil pelajaran yang berharga. 

Perubahan politik yang didorong oleh aspirasi rakyat harus direspon dengan serius oleh pemerintah, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. 

Hanya dengan cara ini Indonesia dapat memastikan stabilitas politik dan kemajuan demokratis yang berkelanjutan, sambil mencegah terjadinya krisis politik yang merusak.

Sumber: FusilatNews