DEMOCRAZY.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi X DPR menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk membahas pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mendukung program makan siang gratis. Anggota Komisi X DPR F-PKS, Ledia Hanifa, mengatakan dana BOS yang terbatas seharusnya dialokasikan untuk membantu gaji guru honorer dan memperbaiki infrastruktur sekolah. "Kami sudah final memutuskan anggaran 2024 dan tidak ada anggaran untuk program makan siang gratis. Mau diambil dari mana lagi dana BOS? Kalau mau mengambil dari situ, terus guru honorer mau digaji pakai apa? Sudah tidak realistis," jelas Hanifa, dikutip dari Kompas TV, Jumat 8 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang diusung kubu 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menuai sorotan publik. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan rincian program makan siang dan susu gratis yang direncanakan dalam pemerintahan Prab
PKS: Kalau Dana BOS Dipakai Makan Siang Gratis, Terus Guru Honorer Mau Digaji Pakai Apa?
Maret 09, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi X DPR menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk membahas pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mendukung program makan siang gratis. Anggota Komisi X DPR F-PKS, Ledia Hanifa, mengatakan dana BOS yang terbatas seharusnya dialokasikan untuk membantu gaji guru honorer dan memperbaiki infrastruktur sekolah. "Kami sudah final memutuskan anggaran 2024 dan tidak ada anggaran untuk program makan siang gratis. Mau diambil dari mana lagi dana BOS? Kalau mau mengambil dari situ, terus guru honorer mau digaji pakai apa? Sudah tidak realistis," jelas Hanifa, dikutip dari Kompas TV, Jumat 8 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang diusung kubu 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menuai sorotan publik. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan rincian program makan siang dan susu gratis yang direncanakan dalam pemerintahan Prab