DEMOCRAZY.ID - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menentang kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengizinkan tempat karaoke dan bar tetap beroperasi di bulan Ramadhan.
Meski hanya untuk lokasi tertentu dengan pengaturan jam operasional, aturan ini disebutnya tak bisa diterima.
Aziz meminta agar Pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI untuk merevisi aturan yang mengizinkannya.
"Sebaiknya karaoke dan klub malam ditutup selama bulan Ramadhan. (Aturan harus direvisi) iya," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Senin (11/3/2024).
Aziz meminta Pemprov DKI memperhatikan nilai-nilai dan semangat dalam pelaksanaan bulan suci. Apalagi bar dan karaoke kerap menjadi tempat maksiat.
Selain itu, dikhawatirkan kebijakan ini akan memunculkan kemarahan masyarakat. Sebab, bisa saja ada pihak yang terganggu ibadahnya atas beroperasinya tempat hiburan itu.
"Kami berharap pemda menghormati datangnya Ramadhan. Jangan sampai memicu aksi-aksi dari masyarakat yang merasa terganggu dengan hal tersebut," pungkasnya.
Aturan Pemprov
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan mengenai operasional sejumlah tempat hiburan di Ibu Kota selama bulan ramadan 1445 H. Terdapat sejumlah jenis hiburan yang tak boleh buka di bulan suci ini.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Nomor e-0003/SE/2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M.
Dalam aturan itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI, Andhika Permata menjelaskan, tempat hiburan yang diminta tutup adalah kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan untuk orang dewasa, serta bar atau rumah minum.
"Jenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada 1 hari sebelum bulan suci Ramadan sampai dengan 1 hari setelah hari kedua Hari Raya Idulfitri," ujar Andhika dalam SE itu, dikutip Senin (21/3/2024).
Meski dimikian, ada pengecualian pada tempat usaha yang dilarang jika lokasinya berada di hotel bintang 4 dan bintang 5, serta kawasan komersial.
"Khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dari ketentuan," ucap Andhika.
Namun, pihaknya tetap memberikan ketentuan khusus kepada usaha yang dapat pengecualian itu, yakni:
a. kelab malam mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
b. diskotek mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
c. mandi uap mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
d. rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
f. bar/rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB; dan
g. bar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya.
Sementara itu, tempat hiburan seperti karaoke masih dapat beroperasi selama Ramadan hingga Idulfitri dengan ketentuan jam operasional pukul 20.30-01.30 WIB untuk usaha karaoke eksekutif dan 14.00-02.00 WIB untuk usaha karaoke keluarga.
Pada jenis usaha rumah biliar atau bola sodok, operasionalnya juga tetap diperbolehkan.
Ketentuannya, yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke eksekutif mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB dan yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan tempat hiburan yang wajib tutup beroperasi mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
Lalu, ada juga aturan untuk menutup operasional sepenuhnya pada waktu tertentu kepada semua tempat hiburan tanpa pengecualan.
Yakni pada satu hari sebelum bulan suci Ramadan, hari pertama bulan suci Ramadan, malam Nuzulul Qur’an, satu hari sebelum Hari Raya Idulfitri atau malam takbiran, serta hari pertama dan kedua hari Raya Idulfitri.
Tidak hanya mengatur jam operasional, SE tertuang juga aturan yang berlaku saat bulan Ramadan untuk penyelenggaraan usaha pariwisata, yaitu larangan memasang reklame/poster/publikasi, serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme.
Kemudian, larangan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dan larangan menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun.
“Selain itu, juga terdapat larangan memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan atau perjudian, peredaran dan pemakaian narkoba, serta harus menghormati atau menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri," tuturnya.
"Sedangkan untuk usaha pariwisata bidang jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam surat edaran ini, diimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh,” tambahnya memungkasi.
Sumber: Suara