'Pemilu Tahun Ini Ibarat Orang Kemalingan, Pencurinya Ketahuan Tapi Tak Bisa Ditangkap Karena Lebih Kuat'

DEMOCRAZY.ID - Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Sudirman Said mengungkapkan, dirinya sempat merasa tak berdaya terkait adanya dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Sudirman ketika menjadi pembicara dalam forum diskusi publik yang digelar Bersama Indonesia dengan tajuk 'Pemilu Buruk, Akankah Masa Depan Generasi Terpuruk?' di Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2024).

"Kita itu beberapa waktu kemarin seperti orang yang sedang kecurian dan tahu siapa yang nyuri gitu, tapi enggak bisa berbuat apa-apa, saking kuatnya yang mencuri itu dan kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu hampir tidak ada gunanya, kira-kira gitu," ungkap Sudirman.

Meski begitu, Sudirman bersyukur kini lahir forum masyarakat yang memperjuangkan demokrasi, termasuk Bersama Indonesia.

Dalam forum itu, hadir juga Dharmaji Suradika yang merupakan salah satu bagian dari Tim Pemenangan Muda Ganjar Prabowo-Mahfud MD serta tokoh-tokoh akademisi.

Di situ, ia juga menyebut bahwa dirinya kini sedang masa transisi selesai bertugas dari Timnas Amin yang mengusung capres-cawapres nomor urut 1.

'Tapi yang saya syukuri adalah forum semacam ini lahir, ini warnanya kan ada, saya kemarin 01, sedang pelan-pelan ke 00 gitu ya, karena kan sebentar lagi sirkulasi elektoral selesai," ujar dia.

"Kemudian Aji bagian generasi muda 03, ada yang di civil society, ada yang di akademik, ini muncul-muncul di man-mana, dan itu artinya reaksi kita tuh reaksi yang sehat," sambung Sudirman.

Lebih lanjut, menurut dia, banyaknya forum diskusi publik seperti ini bisa semakin membuat masyarakat kembali bangkit setelah Pemilu 2024 yang diduga curang.

"Kemudian kalau kedengeran semua yang bicara hari ini juga lihatnya okay, lets move on gitu. Kita bersyukur ada forum-forum semacam ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudirman mengatakan dirinya memiliki harapan besar ada perubahan besar terkait pemerintahan melalui proses pemilu tahun ini.

Sebab selama 10 tahun ke belakang, ia merasakan banyak keresahan terkait situasi kebangsaan.

"Karena kita merasakan selama dua periode itu suasana bernegara kita mengalami keresahan, korupsi merajarela, lembaga-lembaga kontrol dilumpuhkan, parlemen tidak berfungsi, KPK dilumpuhkan, dan mengakibatkan saya melihatnya itu hampir hampir berjalan tanpa rem," ucap dia.

Temukan Kecurangan TSM Di Pilpres 2024, Para Guru Besar Desak Jokowi Mundur

Sejumlah Guru Besar dan kaum intelektual yang tergabung Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli (ForAsli) menyampaikan pernyataan sikap atas buruknya kualitas Pemilu 2024 dan semakin terdegradasinya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebelum pembacaan pernyataan sikap, para aktivis itu menggelar acara Bincang- Bincang Kebangsaan di Bandung, Kamis (7/3.

Bincang – Bincang Kebangsaan yang dipandu oleh moderator Ir. Syafril Sjofyan, MM. Menampilkan pembicara Dr. Anthony Budiawan, Prof. Dr. Herman Susanto, Sp.OG.(K)dan Prof. Dr. Ir. Ana Rochana, MS. serta Ketua GBN (Gerakan Bela Negara) Poernomo Hidayat, Purnawirawan, Alumnus Akademi Militer.

Dipenghujung acara baru dibacakan Pernyataan Sikap ForAsli dan didukung oleh 23 Besar, 13 Doktor yang berasal dari berbagai Perguruan Ringgi dari Medan, Surabaya, Bogor, Jakarta dan Bandung. Berikut pernyataan Sikap yang dibacakan oleh Dr. Ir. Memet Hakim:  

Bahwa Pemilu khususnya Pilpres 2024 yang semestinya menjadi implementasi dari asas demokrasi namun prakteknya masih bersifat pseudo bahkan pada pemerintahan Jokowi ini justru menjadi sarana bagi penguat oligarki.

Bahwa dalam rangka penguatan oligarki maka Pemilu khususnya Pilpres 2024 terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dengan menghalalkan segala cara, melanggar konstitusi dan pelanggaran etika berat, demi sukses pasangan Prabowo-Gibran untuk menang dalam satu putaran.

Bahwa proses politik DPR untuk menjalankan Hak Angket penting untuk mendapat dukungan para akademisi. 

Penyelidikan Pansus Angket DPR sangat bermakna bagi proses hukum maupun politik lanjutan, termasuk kemungkinan pemakzulan Jokowi.

Bahwa upaya pelanggengan kekuasaan Jokowi dan keluarga adalah bahaya negeri. Nepotisme merupakan tindakan kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Bahwa oligarki bersama Jokowi telah menginjak-injak sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 tidak dijalankan dengan konsisten. 

Kedaulatan rakyat yang tergerus harus dipulihkan kembali melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia khususnya para akademisi.

Atas dasar hal tersebut maka Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli (For Asli) bersama para Guru Besar menyatakan hal-hal berikut :

Pertama, menolak Proses Pelaksanaan Pemilu khususnya Pilpres 2024 yang terindikasi kuat dilakukan dengan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Kedua, mendukung penggunaan Hak Angket DPR untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Undang-undang oleh Presiden Jokowi dan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Ketiga, mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatan sebagai Presiden dan dalam hal tidak mengundurkan diri maka proses pemakzulan sesuai dengan ketentuan Konstitusi harus segera dijalankan.

Keempat, mengutuk praktek politik dinasti Jokowi serta mendesak agar aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran delik Nepotisme sebagaimana diatur Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kelima, mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama untuk memulihkan kembali kedaulatan rakyat yang nyatanya dicuri oleh sekelompok orang (oligarki) yang secara rakus telah menguasai ekonomi (bisnis), politik serta bidang lainnya.

Demikian Pernyataan Sikap Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli (For Asli) dan Para Guru Besar yang turut bertanggungjawab untuk ikut serta dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sumber: Kompas