Panglima Pajaji Dayak Kutuk Pembangunan IKN: Jokowi Membohongi Kami, Masyarakat Kalimantan Resah!

DEMOCRAZY.ID - Panglima Pajaji dari Suku Dayak masih terus buka suara terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Dalam tayangan video yang beredar di Media sosial, Panglima Pajaji mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok pembohong.

"Bapak insinyur Presiden Haji Joko Widodo, bapak sudah membohongi kami lagi. Apa buktinya? Buktinya masyarakat kami resah di Kalimantan," tegasnya, mengutip Viva pada Jumat (15/3/2024).

Ia menyebut bahwa masyarakat Kalimantan semakin gelisah karena adanya proyek pembangunan IKN tersebut.

"Ini tambah masuk lagi proyek IKN, pembangunan IKN di Kalimantan. Saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu, pemindahan IKN di Kalimantan dan saya akan mengutuk tempat itu," lanjut Panglima Pajaji. 

"Saya akan kutuk. Ingat saya tidak pernah menyetujui barang itu dan saya sampai dunia kiamat pun saya tidak pernah menyetujui pemindahan IKN di Kalimantan," lanjutnya. 

Panglima Pajaji menyebut, IKN hanyalah tempat yang akan dimanfaatkan oleh segelintir orang saja.

"Karena itu nantinya tangan-tangan penguasa garis keturunannya. Bukan untuk masyarakat kami yang ada di Kalimantan," ungkapnya.

Waduh
Bakal Panjang nih Urusannya.
Mukidi Sang Pembual. pic.twitter.com/m8aCClzOWF

— Wong Gede (@WGreborn) March 13, 2024

Namun demikian, hingga kini video itu belum terkonfirmasi. Sebelumnya, rencana penggusuran 200 lebih warga Pemaluan demi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur disorot.

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur atau KMS Kaltim menolak upaya dugaan perampasan tanah dan pembongkaran paksa rumah warga itu.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Rabu, 13 Maret 2024, KMS Kaltim menyoroti adanya ancaman dari Badan Otorita IKN terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan IKN.

Pada tanggal 4 Maret 2024, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara mengeluarkan surat undangan arahan atas pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Surat Nomor: 179/DPP/OIKN/III/2024 mencantumkan Perihal Undangan arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berizin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil identifikasi Tim Gabungan Penertiban Bangunan Tidak Berizin pada bulan Oktober 2023, terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pengembangan IKN.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara juga mengeluarkan “Surat Teguran Pertama” No. 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024, yang memberikan jangka waktu 7 hari kepada warga untuk segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.

Menurut KMS Kaltim, ancaman Badan Otorita IKN tersebut yang secara tiba-tiba hendak mengusir warga Pemaluan dengan dalih pembangunan Ibukota, jelas merupakan bentuk tindakan abusive pemerintah.

“Ini memperlihatkan wajah asli kekuasaan yang gemar menggusur dan mengambil alih tanah rakyat atas nama pembangunan,” demikian tertulis dalam rilis tersebut.

Sumber: TvOne