DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan ada banyak tekanan agar hak angket DPR RI untuk menelisik kecurangan Pemilu 2024 tak bergulir. Salah satunya Partai Golkar yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua DPR RI. "Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan Ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang," yang digelar secara daring, Sabtu (30/3/2024). Hasto berkata, tekanan serupa sempat terjadi pada 2014 silam yang saat itu Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pilpres. Ia pun mengklaim, operasi perubahan UU MD3 telah menghabiskan anggaran jutaan dolar. "Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Peerjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR,"
Panas! PDIP Tuding Golkar Mau Revisi UU MD3 untuk Rebut Posisi Ketua DPR RI
Maret 31, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan ada banyak tekanan agar hak angket DPR RI untuk menelisik kecurangan Pemilu 2024 tak bergulir. Salah satunya Partai Golkar yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua DPR RI. "Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan Ketua DPR RI," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang," yang digelar secara daring, Sabtu (30/3/2024). Hasto berkata, tekanan serupa sempat terjadi pada 2014 silam yang saat itu Joko Widodo (Jokowi) memenangkan pilpres. Ia pun mengklaim, operasi perubahan UU MD3 telah menghabiskan anggaran jutaan dolar. "Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Peerjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR,"