DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) paling netral dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024 adalah menyelenggarakan pemilu ulang. "Mereka, kan, kalau mengatakan ini curang, mereka, kan, tidak mungkin dalam ruang tertentu. Pilihan paling netral adalah pemilu ulang," ujarnya saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3). "Misalnya ini suaranya curang segini untuk pasangan 02, mau dipindahkan ke 01 atau 03 langsung, kan, tidak juga bagus," jelas dia. Dalam konteks itu, Feri menyebut kecuali jika data yang ditemukan terkait kecurangan perolehan suara pada paslon tertentu itu valid. "Kecuali dia ada data valid bahwa itu memang suara milik kubu lain. Tapi kalau dia tidak punya data valid ya ulang pemilunya," ungkapnya. Feri pun yakin MK dapat menghasilka
Pakar HTN Feri Amsari: Putusan MK Paling 'Netral' soal PHPU Pilpres Adalah Pemilu Ulang
Maret 30, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) paling netral dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024 adalah menyelenggarakan pemilu ulang. "Mereka, kan, kalau mengatakan ini curang, mereka, kan, tidak mungkin dalam ruang tertentu. Pilihan paling netral adalah pemilu ulang," ujarnya saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3). "Misalnya ini suaranya curang segini untuk pasangan 02, mau dipindahkan ke 01 atau 03 langsung, kan, tidak juga bagus," jelas dia. Dalam konteks itu, Feri menyebut kecuali jika data yang ditemukan terkait kecurangan perolehan suara pada paslon tertentu itu valid. "Kecuali dia ada data valid bahwa itu memang suara milik kubu lain. Tapi kalau dia tidak punya data valid ya ulang pemilunya," ungkapnya. Feri pun yakin MK dapat menghasilka