Luhut Ancam Jokowi Soal Posisi Ketum Golkar, Rocky Gerung Singgung Lagi Big Data

DEMOCRAZY.ID - Peringatan Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan terkait orang luar yang ingin mengatur Partai Golkar dikomentari pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menyebut ancaman Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan besar ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Golkar.

Hal tersebut menurut Rocky Gerung menyebabkan Luhut nekat mengancam orang di luar Golkar, atau bisa disebut Jokowi berdasarkan kesimpulannya, untuk tidak ikut serta dalam proses kaderisasi.

"Nah itu juga yang menyebabkan mungkin sebagai ahli dari big data, Pak LBP tahu bahwa big data menunjukkan bahwa Golkar itu lebih lebih berpengaruh di daerah daripada Jokowi itu, dan fakta-fakta itu yang saya kira menunjukkan kenekatan Pak Luhut untuk langsung ancam jangan ada orang luar yang ikut serta dalam proses kaderisasi atau regenerasi di Golkar," ujarnya.

"Ya pasti yang orang tanya tuh ya luar Golkar siapa, ya ada banyak orang, tetapi yang menginginkan Golkar cuma satu orang, namanya Joko Widodo, kan cuman itu dalilnya," sambungbya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (18/3/2024).

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengurus partainya agar jangan mau diatur pihak luar.

“Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur, jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain. Kalau ada kita lawan," katanya.

Menko Marvest itu menyampaikannya ketika memberi sambutan dalam acara Buka Puasa dan Silaturahmi Partai Golkar se Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Ia mengatakan posisi Golkar sekarang sangat kuat, dirinya pun memuji kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, dan menurutnya Golkar berpotensi meraih 102-104 kursi di DPR.

"Saya pikir ini kerja kita semua, oleh karena itu Golkar ini pada posisi sangat baik. Jangan kita ciderai dengan upaya kita yang aneh-aneh, semua harus kompak bersatu," kata Luhut.

"Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan, ini penting. Kalau ini kita pelihara, chain of command (rantai komando) semua bisa diatur oleh Golkar," tambahnya.

[FLASHBACK] Luhut Klaim Punya Big Data Berisi Suara Rakyat Ingin Pemilu Ditunda

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). 

Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. 

Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.

Luhut mengatakan seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. 

Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.

"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," sambungnya.

Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. 

Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi.

Sumber: Fajar