DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, sekalipun ditolak oleh PKS. Ia menilai terdapat kandungan RUU tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan tidak memberikan keadilan bagi rakyat Jakarta. HNW menyampaikan rakyat di Jakarta memiliki hak konstitusionalnya seperti rakyat di daerah-daerah khusus lainnya. Hal ini termasuk memilih langsung wali kota/bupati serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kota/kabupaten melalui Pemilihan Umum sesuai aturan Konstitusi. HNW pun mengapresiasi sikap awal FPKS yang menolak draft RUU DKJ terkait pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Usaha untuk 'membonsai' demokrasi dan membajak hak rakyat ketika awalnya dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ mengatur gubernur/wakil gubernur dipilih atau ditunjuk oleh presiden pun digagalkan. Sebab pada akhirnya, DPR dan pe
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, sekalipun ditolak oleh PKS. Ia menilai terdapat kandungan RUU tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan tidak memberikan keadilan bagi rakyat Jakarta. HNW menyampaikan rakyat di Jakarta memiliki hak konstitusionalnya seperti rakyat di daerah-daerah khusus lainnya. Hal ini termasuk memilih langsung wali kota/bupati serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kota/kabupaten melalui Pemilihan Umum sesuai aturan Konstitusi. HNW pun mengapresiasi sikap awal FPKS yang menolak draft RUU DKJ terkait pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Usaha untuk 'membonsai' demokrasi dan membajak hak rakyat ketika awalnya dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ mengatur gubernur/wakil gubernur dipilih atau ditunjuk oleh presiden pun digagalkan. Sebab pada akhirnya, DPR dan pe