DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengusulkan untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 guna mencegah politisasi. Menurut Alex, langkah tersebut dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau mekanisme lainnya, agar dua bulan sebelum Pilkada 2024 tidak ada penyaluran bansos dan program serupa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan politisasi, bansos yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. "Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, dipolitisasi," kata Alex saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu. Dia menegaskan pentingnya hal tersebut agar tidak ada pihak yang memanfaatkan bantuan sosial dalam kampanye, terutama jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri. "Sesuai
KPK Usulkan Hentikan Bansos Menjelang Pilkada 2024, Bagaimana dengan Dugaan Politik Gentong Babi Pemilu 2024?
Maret 22, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengusulkan untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 guna mencegah politisasi. Menurut Alex, langkah tersebut dapat dilakukan melalui peraturan daerah atau mekanisme lainnya, agar dua bulan sebelum Pilkada 2024 tidak ada penyaluran bansos dan program serupa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan politisasi, bansos yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. "Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, dipolitisasi," kata Alex saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu. Dia menegaskan pentingnya hal tersebut agar tidak ada pihak yang memanfaatkan bantuan sosial dalam kampanye, terutama jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri. "Sesuai