DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya bakal memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengklarifikasi persoalan pemberian izin tambang. Ia menyebutkan, selama ini Komisi VII sebenarnya sudah sering menerima keluhan dari berbagai asosiasi pengusaha tambang. “Dari awal dalam rapat-rapat kami di Komisi VII termasuk dengan asosiasi-asosiasi pertambangan, wah sudah geger-gegeran,” ujar Sugeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Meski begitu, ia menyatakan Komisi VII belum melakukan klarifikasi karena bukan merupakan lembaga hukum. Tapi, sejak awal para anggota dewan di komisi tersebut sudah tak sepakat dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Alasannya, satgas itu memiliki kewenangan yang dinilai melampaui tugas sejumlah kementerian terkait pemberian izin tambang. Sugeng menjelaskan, mestinya pemberian izin tambang itu tidak dilakukan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Pe
Komisi VII Bakal Tanyakan Bahlil Soal Dugaan Mainkan Izin Tambang dan Sawit
Maret 06, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya bakal memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengklarifikasi persoalan pemberian izin tambang. Ia menyebutkan, selama ini Komisi VII sebenarnya sudah sering menerima keluhan dari berbagai asosiasi pengusaha tambang. “Dari awal dalam rapat-rapat kami di Komisi VII termasuk dengan asosiasi-asosiasi pertambangan, wah sudah geger-gegeran,” ujar Sugeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Meski begitu, ia menyatakan Komisi VII belum melakukan klarifikasi karena bukan merupakan lembaga hukum. Tapi, sejak awal para anggota dewan di komisi tersebut sudah tak sepakat dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Alasannya, satgas itu memiliki kewenangan yang dinilai melampaui tugas sejumlah kementerian terkait pemberian izin tambang. Sugeng menjelaskan, mestinya pemberian izin tambang itu tidak dilakukan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Pe