DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kedua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 48 organisasi dan 11 individu tersebut merasa somasi pertama yang dilayangkan pada 9 Februari 2024 tidak digubris Presiden Jokowi. Pada somasi kedua ini menanti etikad Presiden Jokowi. "Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya di halaman Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Dimas menyebut bahwa pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut. Yakni mereka menyoroti sejumlah pemilu serta pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan Presiden pada pemilu 2024. Hal itupun menimbulkan distorsi dikalangan masyarakat. "Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif ju
Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Somasi Kedua untuk Jokowi, Ini 5 Tuntutannya
Maret 07, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kedua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 48 organisasi dan 11 individu tersebut merasa somasi pertama yang dilayangkan pada 9 Februari 2024 tidak digubris Presiden Jokowi. Pada somasi kedua ini menanti etikad Presiden Jokowi. "Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya di halaman Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Dimas menyebut bahwa pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut. Yakni mereka menyoroti sejumlah pemilu serta pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan Presiden pada pemilu 2024. Hal itupun menimbulkan distorsi dikalangan masyarakat. "Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif ju