'Kecurangan TSM Pemilu Pilpres Mulai Dirancang oleh Jokowi dan Kawan-Kawan Sejak Tahun 2014' Oleh: Damai Hari Lubis Ketua Bidang Hukum DPP. KWRI Komite Wartawan Reformasi Indonesia Dari sudut pandang politik hukum, kecurangan dalam Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019 dan 2024 dapat ditelusuri kembali hingga tahun 2017. Dalam periode tersebut, semua eksekutif tertinggi dan anggota parlemen terlibat, walaupun beberapa di antaranya mungkin karena ketidaktahuan atau keterbatasan ilmu, sehingga mereka menyetujui dan menandatangani tanpa memahami sepenuhnya implikasinya. Selebihnya, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terencana, atau dengan kata lain, termasuk dalam kategori dolus premeditatus atau TSM. Titik awal dari rencana kecurangan atau persekongkolan tersebut dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Jokowi, yang terpilih pada tahun 2014, dan secara khusus terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada tahun 2017. Fasilitasi legalitas untuk Jokowi dalam
'Kecurangan TSM Pemilu Pilpres Mulai Dirancang oleh Jokowi dan Kawan-Kawan Sejak Tahun 2014' Oleh: Damai Hari Lubis Ketua Bidang Hukum DPP. KWRI Komite Wartawan Reformasi Indonesia Dari sudut pandang politik hukum, kecurangan dalam Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019 dan 2024 dapat ditelusuri kembali hingga tahun 2017. Dalam periode tersebut, semua eksekutif tertinggi dan anggota parlemen terlibat, walaupun beberapa di antaranya mungkin karena ketidaktahuan atau keterbatasan ilmu, sehingga mereka menyetujui dan menandatangani tanpa memahami sepenuhnya implikasinya. Selebihnya, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terencana, atau dengan kata lain, termasuk dalam kategori dolus premeditatus atau TSM. Titik awal dari rencana kecurangan atau persekongkolan tersebut dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Jokowi, yang terpilih pada tahun 2014, dan secara khusus terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada tahun 2017. Fasilitasi legalitas untuk Jokowi dalam