DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md sama-sama meminta pemilihan presiden atau Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Diketahui sebelumnya, Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 20 Maret 2024 lalu. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan 58,58 persen suara diikuti Anies-Muhaimin dengan 24,95 persen suara dan Ganjar-Mahfud memperoleh 16,45 persen suara. Baik kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo yang ditengarai menabrak konstitusi serta terindikasi melanggar hukum dan etika sebagaimana putusan yang disamp
Kata Para Pakar soal Peluang Dikabulkannya Tuntutan Diskualifikasi Prabowo-Gibran di MK
Maret 25, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah resmi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md sama-sama meminta pemilihan presiden atau Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Diketahui sebelumnya, Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 20 Maret 2024 lalu. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan 58,58 persen suara diikuti Anies-Muhaimin dengan 24,95 persen suara dan Ganjar-Mahfud memperoleh 16,45 persen suara. Baik kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo yang ditengarai menabrak konstitusi serta terindikasi melanggar hukum dan etika sebagaimana putusan yang disamp