DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tata kelola perizinan tambang. Berbekal peraturan yang diterbitkan Jokowi, Bahlil punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Dari hasil investigasi Majalah Tempo, Jokowi terlibat mengeluarkan sejumlah peraturan yang isinya memberi kewenangan pada Bahlil untuk mencabut izin tambang. Setidaknya Bahlil tercatat telah mencabut lebih dari 2.000 izin tambang dan hak guna usaha yang tak produktif. Kebijakan pencabutan izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan sebenarnya sudah bergulir sejak 2021. Awalnya, Jokowi menuangkan rencana tersebut dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang diterbitkan Mei 2021. Jokowi lewat Kepres itu menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi. Tugasnya untuk memastikan realisasi inves
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal tata kelola perizinan tambang. Berbekal peraturan yang diterbitkan Jokowi, Bahlil punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Dari hasil investigasi Majalah Tempo, Jokowi terlibat mengeluarkan sejumlah peraturan yang isinya memberi kewenangan pada Bahlil untuk mencabut izin tambang. Setidaknya Bahlil tercatat telah mencabut lebih dari 2.000 izin tambang dan hak guna usaha yang tak produktif. Kebijakan pencabutan izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan sebenarnya sudah bergulir sejak 2021. Awalnya, Jokowi menuangkan rencana tersebut dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang diterbitkan Mei 2021. Jokowi lewat Kepres itu menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi. Tugasnya untuk memastikan realisasi inves