DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Belakangan ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK dikabarkan akan melakukan pertemuan ke Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Rencana itu pun belum juga terjadi, sehingga hal tersebut dipertanyakan awak media kepada JK.
Namun, saat ditanya awak media, JK malah irit bicara soal konteks itu. Jak hanya mengklaim dirinya selalu bertemu di hati.
"Kita selalu bertemu di hati," ujar JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Mirisnya, seusai melontarkan kata-kata itu, JK tak menjawab secara detail soal waktu yang akan ditentukan untuk bertemu Megawati.
"Belum ya. Yang penting apa yang kita ingin capai yaitu suatu negara yang baik, demokratis dapat dicapai," kata JK.
Bahkan, EKs Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak mewakili partainya atau pihak mana pun terkait rencana bertemu dengan Megawati.
"Sebagai Jusuf Kalla. Sama sekali (tidak) dengan partai politik. Enggak ada hubungan dengan parpol, enggak ada," beber JK.
Lebih lanjut, JK tidak menjawab dengan tegas soal pertemuan bersama Megawati membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Ia hanya menyebut pertemuan dengan Megawati untuk kemajuan bangsa dan demokrasi Indonesia.
"Untuk kemajuan bangsa. Ya pokoknya untuk kemajuan bangsa, tentang demokrasi Indonesia itu aja," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK).
Hal itu diungkapkan oleh politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus. Namun, dia tidak tahu pasti ihwal detail rencana pertemuan Megawati dan JK.
“Saya dengar begitu (Megawati akan bertemu JK), saya pastinya enggak tahu,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).
Dia menyebutkan pertemuan tersebut direncanakan membahas tentang cawe-cawe penguasa hingga menyebablan merosotnya kualitas demokrasi.
Menurut dia, isu tersebut sangat penting untuk dibahas.
“Ya pasti bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan,” kata Deddy.
“Dan bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan,“ sambungnya.
Sumber: TvOne
