DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan korupsi perizinan tambang yang menyeret nama Menteri Investigasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dugaan tersebut terkuak setelah majalah Tempo memberitakan dugaan permintaan uang dan saham oleh Bahlil terkait dengan perizinan tambang. "Jatam mendesak KPK untuk mengusut dugaan praktik korupsi tersebut, dengan menyasar Bahlil, Jokowi, dan orang-orang dekat Bahlil itu sendiri," kata Koordinator JATAM Melky Nahar melalui konferensi pers daring, Senin (18/3/2024). Melky menyebut, kedekatan dan kekuasan politik besar yang diberikan Jokowi kepada Bahlil, hingga lini bisnis yang semakin menggurita, patut diduga tak terlepas dari praktik korupsi politik. "Dalam konteks pencabutan izin-izin tambang, Bahlil dianggap tebang pilih, bahkan diduga mematok tarif terhadap sejumlah perusahaan sehingga izinnya bisa diaktifkan kembali,&quo
DEMOCRAZY.ID - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan korupsi perizinan tambang yang menyeret nama Menteri Investigasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dugaan tersebut terkuak setelah majalah Tempo memberitakan dugaan permintaan uang dan saham oleh Bahlil terkait dengan perizinan tambang. "Jatam mendesak KPK untuk mengusut dugaan praktik korupsi tersebut, dengan menyasar Bahlil, Jokowi, dan orang-orang dekat Bahlil itu sendiri," kata Koordinator JATAM Melky Nahar melalui konferensi pers daring, Senin (18/3/2024). Melky menyebut, kedekatan dan kekuasan politik besar yang diberikan Jokowi kepada Bahlil, hingga lini bisnis yang semakin menggurita, patut diduga tak terlepas dari praktik korupsi politik. "Dalam konteks pencabutan izin-izin tambang, Bahlil dianggap tebang pilih, bahkan diduga mematok tarif terhadap sejumlah perusahaan sehingga izinnya bisa diaktifkan kembali,&quo