'Jatah Jabatan Timses Prabowo-Gibran'

'Jatah Jabatan Timses Prabowo-Gibran'

Melalui sebuah pesan singkat kepada beberapa karib, Prabunindya Revta Revolusi bercerita soal konflik pribadinya dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia bilang, pada pertengahan November 2023 itu, beberapa atasannya tidak bisa menghargai kerjanya untuk pemenangan Pilpres 2024. Kesimpulan itu diambil Prabu lantaran namanya tidak masuk dalam daftar resmi tim kampanye pemenangan Ganjar-Mahfud yang disetorkan ke KPU. Atas alasan itu, Prabu memutuskan mundur dari TPN Ganjar-Mahfud.

“Cuma, saya konfirmasi kan ke teman-teman TPN (Ganjar-Mahfud), ternyata ceritanya nggak seperti itu. Ceritanya dia (Prabu) sudah ada komunikasi dengan 02 (tim sukses pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka),” ungkap kolega Prabu yang tidak ingin disebutkan namanya ini kepada detikX pekan lalu.

Dua sumber detikX di kalangan internal TPN Ganjar-Mahfud bilang Prabu bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat. Komunikasi Prabu dengan Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran menjadi dasar pemecatan tersebut. Posisi Prabu sebagai Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud saat itu sempat diisi Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo Syafril Nasution. Kedeputian ini membawahi bidang komunikasi politik tim sukses kandidat pilpres nomor urut 3.

Selain dipecat dari TPN Ganjar-Mahfud, Prabu dipaksa mundur dari posisinya sebagai kader Perindo dan MNC Group. Sumber detikX tadi mengatakan permintaan mundur itu disampaikan langsung Ketua Umum Perindo sekaligus pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada Prabu pada awal Desember 2023. Hary disebut juga sudah mengetahui adanya komunikasi Prabu dengan kubu Prabowo-Gibran. Pada Pemilu 2024, Perindo mendukung Ganjar-Mahfud.

Prabu membantah semua tudingan tersebut. Dia bilang pengunduran dirinya dari TPN Ganjar-Mahfud dilakukan secara baik-baik, bukan dipecat. Prabu memastikan tidak berkomunikasi dengan kubu Prabowo-Gibran saat masih menjabat Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud. Mantan juru bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga menampik adanya permintaan mundur dari Hary. Prabu mengaku keputusan mundur dari MNC Group dan Perindo merupakan inisiatif pribadinya.

“Saya mendukung Prabowo-Gibran juga pada saat setelah saya mundur,” jelas Prabu saat dimintai konfirmasi via telepon oleh detikX pada Selasa, 5 Maret 2023.

Meski sudah kehilangan tiga posisi penting itu, belakangan keputusan Prabu berpindah haluan ke Prabowo-Gibran rupanya berbuah manis. Prabu mendapat ganti posisinya yang hilang dengan ditunjuk sebagai komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha PT Pertamina (Persero). Sekretaris Perusahaan PT KPI Hermansyah Y Nasroen mengatakan Prabu ditunjuk sebagai komisaris berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Jumat, 1 Februari 2024.

Bersamaan dengan penunjukan Prabu, anak usaha Pertamina lainnya, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), juga mengumumkan satu komisaris independen baru. Nama yang ditunjuk rupanya juga terafiliasi dengan tim sukses Prabowo-Gibran, yakni Siti Zahra Aghnia. Zahra adalah istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.

Seorang kerabat Zahra dan Arief bercerita penunjukan Zahra sebagai komisaris PT PPN merupakan permintaan Arief. Mulanya Siti disebut menolak namanya diusulkan sebagai komisaris PT PPN. Bagi Siti, gaji sebagai komisaris badan usaha milik negara sama sekali tidak pantas meski nilainya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Nilai itu, kata sumber ini, tidak sebanding dengan penghasilan Zahra sebagai salah satu ahli waris gurita bisnis yang dimiliki kedua orang tuanya.

“Tapi dipaksa Arief, kasihan dia itu. Arief kan sudah nggak di BSI (Bank Syariah Indonesia). Ya dapat gantilah ceritanya. Nggak mau dia sebenarnya. Anak orang kaya banget,” tutur sumber ini kepada detikX. Sebelum bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran, Arief merupakan komisaris di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Arief mundur dari jabatannya tersebut pada Senin, 6 November 2023.

Sumber ini bilang Zahra adalah cucu Saidah Abu Bakar Ibrahim, pemilik gurita bisnis Saidah Group. Perusahaan pemilik Menara Saidah di Jakarta Selatan yang kini telantar. Saidah Group juga menaungi grup bisnis lainnya, Merial Group, yang bergerak di bidang digital. Ayah Siti, mendiang Surya Bakti, adalah salah satu ahli waris kekayaan Saidah. Surya juga disebut cukup dekat dengan Prabowo Subianto.

Arief Rosyid tidak menjawab pesan singkat maupun telepon detikX saat dimintai konfirmasi terkait latar belakang penunjukan istrinya sebagai komisaris tersebut. Upaya konfirmasi juga sudah kami lakukan melalui adik Zahra, Muhamad Atras Mafazi. Atras adalah calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Lampung I dari Partai Gerindra. Sayangnya, sampai tenggat naskah ini, Atras juga tidak menjawab telepon maupun pesan singkat kami.

Sekretaris Perusahaan PT PPN Irto Ginting juga enggan menjelaskan secara terperinci cerita di balik penunjukan Zahra sebagai komisaris. Irto hanya bilang penunjukan Zahra sebagai komisaris sudah melalui tahapan yang benar, yakni RUPS, yang digelar pada Jumat, 1 Februari 2024. Juga telah disetujui para pemegang saham.

“Keputusan ini adalah hal yang wajar dalam perseroan dan sesuai dengan aspek good corporate governance yang berlaku,” dalam keterangan resminya yang dikirim kepada detikX pada Selasa, 5 Maret 2024.

Meski diklaim sudah melalui proses yang benar, penunjukan Zahra dan Prabu sebagai komisaris di anak usaha Pertamina rupanya masih memunculkan kritik. Salah satunya datang dari peneliti politik dari Universitas Atma Jaya, Yoes C Kenawas. Yoes memandang penunjukan Zahra dan Prabu sama sekali tidak mencerminkan proses penunjukan komisaris yang benar. Sebab, kata Yoes, penunjukan komisaris BUMN mestinya mempertimbangkan terlebih dahulu latar belakang calon yang akan ditunjuk.

Dalam hal ini, Prabu dan Zahra dianggap tidak memiliki latar belakang yang sejalur dengan bidang yang harus mereka awasi nantinya. Zahra, misalnya, tercatat hanya punya dua pengalaman kerja, yakni sebagai direksi PT Gamlindo Nusa dan komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang. Keduanya merupakan perusahaan keluarganya sendiri. PT Gamlindo Nusa merupakan operator Menara Saidah. Sedangkan PT Zahra Bakti Gemilang belum diketahui bergerak dalam bidang apa. Padahal PT PPN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan gas dan minyak.

Sedangkan Prabu, pengalamannya lebih banyak di bidang media. Prabu punya rekam jejak panjang sebagai jurnalis pada 2008-2023. Terakhir dia menjabat pemimpin redaksi di salah satu anak usaha MNC Group. Tetapi pengalaman ini dianggap tidak berkaitan dengan bidang petrokimia dan kilang, yang menjadi bisnis utama PT KPI.

Karena itu, Yoes mengatakan, penunjukan keduanya sebagai komisaris anak usaha Pertamina lebih bersifat politis ketimbang urusan profesional. Boleh jadi, sambung Yoes, posisi komisaris hanya bentuk ucapan rasa terima kasih Jokowi kepada keduanya lantaran telah membantu pemenangan Gibran sebagai wakil presiden. Mumpung, kata Yoes lagi, Jokowi masih menjabat dan punya kewenangan melakukan itu.

“Setelah Oktober (2024) nggak ada lagi power Jokowi untuk melakukan ini,” tutur kandidat doktor di Northwestern University, Amerika Serikat, yang sedang meneliti politik dinasti di Indonesia itu saat dihubungi via telepon pada Selasa, 5 Maret 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak menjawab pesan singkat dan telepon detikX saat dimintai tanggapan terkait tudingan Yoes. Sedangkan Prabu membantah jika disebut tidak memiliki pengalaman di bidang petrokimia. Sebelum menjadi wartawan, kata Prabu, dia justru punya pengalaman bekerja di perusahaan perminyakan. Meski demikian, Prabu enggan menyebutkan nama perusahaan tersebut. Prabu juga mengaku, saat berkuliah di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung pada 2004, dia banyak terlibat dalam beberapa proyek refinery automation atau otomatisasi kilang.

“Jadi sudah nggak relevan kalau dibilang nggak nyambung-lah. Justru, sebelum menjadi wartawan, latar belakang saya di perminyakan,” pungkas Prabu.

Sumber: DetikX