DEMOCRAZY.ID - Pada 8 Maret 2024, Komite International Women’s Day (IWD) Jogja kembali mengadakan aksi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema seruan “Mari Kak Rebut Kembali”.
Seruan ini berarti mengajak merebut kembali kemerdekaan perempuan dan kelompok yang terdiskriminasi dari segala penindasan.
Selain itu, IWD Jogja juga melihat pesta demokrasi 2024 mempertontonkan kecurangan dari pihak-pihak yang mendukung kebijakan penindasan perempuan dan minoritas gender.
Salah satu kelompok peserta datang membawa tuntutan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mereka adalah kelompok Zine Think, kolektif zine para perempuan dan queer di Yogyakarta yang membawa tuntutan nasional “Cuci Kaki Gosok Gigi Adili Jokowi”.
“Tuntutan tersebut hadir karena kita lihat dinamika politik terakhir ke belakang sangat luar biasa. Walaupun di Jogja tidak langsung mengkritik politik praktis yang berbeda dengan teman-teman IWD Jakarta yang temanya ‘Perempuan Menduduki Istana’, tetapi kita ingin ikut bersuara,” kata Anggun Munan, perwakilan kelompok Zine Think, pada 8 Maret 2024 di Bundaran UGM.
Menurut Anggun, Jokowi tidak pernah mendengarkan suara perempuan yang terwujud dalam setiap peraturan pemerintah.
“Dari awal RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) itu masih banyak banget PR-nya. Walaupun itu sebuah hal yang patut dirayakan, tetapi tidak mengapresiasi pemerintahan (Jokowi) karena sudah bertahun-tahun kita suarakan,” kata dia.
Anggun melihat banyak aturan pemerintahan Jokowi yang tidak memberikan perlindungan kepada perempuan usia dewasa belum menikah.
Sebab, pernikahan masih menjadi transaksi jual-beli perempuan. Akibatnya, hukum hanya diutamakan untuk perempuan yang sudah menikah.
Selain itu, permasalahan reproduksi, aborsi, dan problem lain tidak diselesaikan dengan mengutamakan perspektif perempuan.
“Dari kita, tidak ada satu pun dalam pemerintahan Jokowi yang peraturannya berpihak pada perempuan,” kata Anggun.
Melalui tuntutan “Cuci Kaki Gosok Gigi Adili Jokowi”, Anggun pun mengkritik kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Permasalahan yang terakhir banget karena politik pemilu kemarin itu sudah blak-blakan mencurangi, sudah sebegitu telanjangnya dipertontonkan, tetapi masih banyak masyarakat yang mendukung. Itu memperlihatkan sebobrok apa pengetahuan kita soal situasi politik Indonesia,” ujar Anggun.
Selain tuntutan nasional tersebut, Anggun menuntut hak perempuan dan queer di Jogja serta upah UMR.
Sebab, sampai saat ini, pemerintah memandang kelompok tersebut penting, tetapi untuk dimusnahkan, terutama queer.
Dengan adanya aksi IWD Jogja 2024 ini, Anggun sebenarnya sudah tidak berharap lebih agar pemerintah mendengar setiap tuntutan yang dibawa.
Namun, ia dan kelompok Zine Thin tetap memberikan andil besar untuk membangun kekuatan kolektif.
“Saat aksi International Women’s Day ini, harapan agar pemerintah mendengar itu ada di nomor 700 atau 7.000. Sebenarnya ngumpul gini, biar kita lebih kuat, kita punya mitigasi atau preventif untuk melawan, kita tahu mau kemana ketika direpresi atau mengalami kekerasan. Tujuan di sini tidak melulu tentang pemerintah, tetapi membangun kekuatan kolektif,” katanya.
Sumber: Tempo