DEMOCRAZY.ID - Imparsial mengkritik upaya Pemerintah yang akan mengizinkan anggota TNI/Polri mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana tersebut bakal mengancam demokrasi Indonesia dan mengembalikan praktik dwi fungsi ABRI era Orde Baru. "Jelas hal itu akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa otoritarian orde baru," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3). Gufron menjelaskan TNI-Polri sebagai lembaga pertahanan dan keamanan tak sepatutnya terlibat kegiatan politik dan menduduki jabatan sipil. Ia menilai rencana perizinan TNI-Polri untuk mengisi jabatan ASN telah menyalahi fungsi mereka sebagai lembaga pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut, Gufron menilai PP ini sebagai bukti Pemerintah telah bertolak belakang dengan semangat reformasi 1998. "Oleh karena itu, kalangan elite politik, terutama yang t
Imparsial Kritik Pemerintah Bakal Izinkan TNI/Polri Isi Jabatan ASN: Mengancam Demokrasi!
Maret 14, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Imparsial mengkritik upaya Pemerintah yang akan mengizinkan anggota TNI/Polri mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana tersebut bakal mengancam demokrasi Indonesia dan mengembalikan praktik dwi fungsi ABRI era Orde Baru. "Jelas hal itu akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa otoritarian orde baru," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3). Gufron menjelaskan TNI-Polri sebagai lembaga pertahanan dan keamanan tak sepatutnya terlibat kegiatan politik dan menduduki jabatan sipil. Ia menilai rencana perizinan TNI-Polri untuk mengisi jabatan ASN telah menyalahi fungsi mereka sebagai lembaga pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut, Gufron menilai PP ini sebagai bukti Pemerintah telah bertolak belakang dengan semangat reformasi 1998. "Oleh karena itu, kalangan elite politik, terutama yang t