Refly Harun: Cawe-Cawe Istana Hanya Bisa Dikalahkan Dengan People Power!

DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Refly Harun menyebut, alasan kehadirannya pada aksi itu ingin turut menyuarakan protes terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia.

Dia menilai, kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cewe-cewe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun kepada Tribunnews.com ditemui di lokasi demonstrasi.

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai,  pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.

Ia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR. 

"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya.

Jenderal Gatot singgung parlemen jalanan

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mananggapi pernyataan dari  mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal kemungkinan akan adanya parlemen jalanan apabila Hak Angket Kecurangan Pemilu sulit terlaksana.

Dahnil menyebut bahwa pernyataan Gatot provokatif

"Rakyat sudah bicara melalui TPS, dan suara Rakyat menginginkan Pak @prabowo Presiden, dan Pak Gatot ini laku provokatifnya terus dipertontonkan," demikian pernyataan Dahnil disampaikan melalui media sosial pribadinya, dikutip pada Minggu (25/2/2024)

Dahnil lantas menyinggung soal kiprah pihak-pihak yang tidak sependapat dengan langkah yang ditempuh Prabowo Subianto yang memilih bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo usai takluk dalam Pilpres 2019.

Dahnil memastikan bahwa Prabowo adalah sosok yang menginginkan persatuan demi kemajuan Indonesia

"Jadi teringat masa-masa dimana Pak Prabowo tak mau mengikuti keinginan mrk namun memilih persatuan dan Islah. Rakyat Indonesia mau persatuan dan ingin Indonesia bergerak maju," ungkapnya

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut bersuara terkait rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.

Gatot berharap pertemuan Presiden kelima RI dengan Jusuf Kalla akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya hak angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja.

Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Gatot meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.

Menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.

"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.

"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.

Sumber: Tribun