DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyebut PDIP dan paslon nomor urut 03 tidak hanya mengalami intimidasi selama Pemilu 2024, melainkan juga operasi hulu-hilir untuk menggemboskan suara. “Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024). Hasto menyinggung kucuran bansos dari pemerintah terbukti mempemgaruhi suara pemilih. “Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya. Selain itu, Hasto menyebut pengerahan aparat hingga para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti
Hasto PDIP: Tak Hanya Aparat, Menteri Agama, Mendag hingga Menteri BUMN Dikerahkan Untuk Menangkan 02
Maret 17, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyebut PDIP dan paslon nomor urut 03 tidak hanya mengalami intimidasi selama Pemilu 2024, melainkan juga operasi hulu-hilir untuk menggemboskan suara. “Bukan hanya sekedar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Ganjar Mahfud tetapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Minggu (17/3/2024). Hasto menyinggung kucuran bansos dari pemerintah terbukti mempemgaruhi suara pemilih. “Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya. Selain itu, Hasto menyebut pengerahan aparat hingga para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti