DEMOCRAZY.ID - Reformasi di badan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian lama menjelma hanya sebagai jargon saja. Kebijakan dan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, justru berpotensi melahirkan kembali satu momok era Orde Baru, yaitu Dwifungsi ABRI. Meski banyak dikritik atas masifnya keterlibatan militer di tengah sipil, belum ada langkah konkret pemerintah menempatkan kembali militer sesuai tugasnya, sebagaimana ada di Undang-Undang TNI. Alih-alih membaik, keadaan menjadi makin buruk. Rencana menambah jumlah komando daerah militer (kodam) untuk matra TNI AD agar hadir di seluruh provinsi, justru menguat. Bukannya membenahi konsep kodam, menambah jumlah kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil semakin besar. Rencana penambahan kodam tidak muncul dari ruang hampa. Wacana ini mulai bunyi tahun lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung Abdurachman, yang saat itu menjabat sebagai KSAD. Beberapa pekan lalu, omong-omong soal pen
DEMOCRAZY.ID - Reformasi di badan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian lama menjelma hanya sebagai jargon saja. Kebijakan dan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, justru berpotensi melahirkan kembali satu momok era Orde Baru, yaitu Dwifungsi ABRI. Meski banyak dikritik atas masifnya keterlibatan militer di tengah sipil, belum ada langkah konkret pemerintah menempatkan kembali militer sesuai tugasnya, sebagaimana ada di Undang-Undang TNI. Alih-alih membaik, keadaan menjadi makin buruk. Rencana menambah jumlah komando daerah militer (kodam) untuk matra TNI AD agar hadir di seluruh provinsi, justru menguat. Bukannya membenahi konsep kodam, menambah jumlah kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil semakin besar. Rencana penambahan kodam tidak muncul dari ruang hampa. Wacana ini mulai bunyi tahun lalu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung Abdurachman, yang saat itu menjabat sebagai KSAD. Beberapa pekan lalu, omong-omong soal pen