Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti Yang Diungkap Film Dirty Vote

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat teguran dari sejumlah guru besar Universitas Indonesia (UI). 

Kepala Negara ditegur para sivitas akademika tersebut lantaran mempraktikkan politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bantuan sosial atau bansos.

“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics (politik gentong babi), dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar UI Valina Singka Subekti di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Adapun teguran yang disampaikan sivitas akademika UI kepada Jokowi tersebut merupakan salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. 

Alih-alih menebar bansos, para akademisi mengatakan Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja.

Istilah politik gentong babi dialamatkan kepada Jokowi sebelumnya muncul dalam film dokumenter Dirty Vote. 

Sinema buatan Dandhy Laksono yang tayang pada 11 Februari 2024 lalu itu, mengungkap sejumlah dugaan kecurangan jelang Pemilu 2024. 

Termasuk tudingan politisi bansos untuk mengampanyekan salah satu Paslon Pilpres 2024.

Jokowi tercatat acap memberikan bansos jelang Pemilu, baik pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, maupun Pilpres 2024 ini. 

Bagi-bagi bansos itulah yang disebut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, narasumber Film Dirty Vote, sebagai politik gentong babi atau pork barrel politics.

“Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi,” kata Bivitri dalam film tersebut.

Apa itu Politik Gentong Babi?

Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada era perbudakan di Amerika Serikat (AS). 

Praktik politik ini adalah pemanfaatan dana publik oleh penguasa untuk mendapatkan dukungan bagi dirinya atau kelompoknya.

Menurut Bivitri, sana publik yang dimaksud bisa berupa uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar publik mendukungnya. 

“Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya,” tutur Bivitri.

Adapun dalam Pemilu 2024, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. 

Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga sigi setelah gelaran pemungutan suara pada 14 Februari, palson 02 itu berpeluang menang satu putaran.

Survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terbitan Februari lalu menunjukkan banyak pemilih Prabowo-Gibran salah satunya berkat bansos yang ditebar Jokowi. 

Hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada juga menunjukkan hasil mirip. Seperlima responden mengaku mencoblos Paslon tertentu karena bansos.

Mengutip studi Electoral Structures and Pork Barrel Politics oleh Lancaster, politik gentong babi acap dipraktikkan para anggota parlemen atau politisi. 

Mereka ada menggunakan dana publik untuk membiayai proyek-proyek atau program-program yang memberikan manfaat langsung kepada konstituen mereka atau untuk memperkuat posisi politik mereka sendiri.

Meskipun istilah politik gentong babi lahir di AS, praktik serupa dapat ditemukan di berbagai negara dengan sistem politik yang mirip, termasuk Indonesia. 

Praktik tersebut sering kali melibatkan alokasi dana yang signifikan untuk proyek infrastruktur atau program pemerintah di daerah pemilihan seseorang anggota parlemen.

Contoh konkret proyek-proyek ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. 

Ditinjau dari segi pembangunan daerah, hal ini tentunya tampak positif. Namun, penggunaan dana tersebut biasanya tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional atau pertimbangan kebijakan yang lebih luas.

Dengan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung kepada pemilih setempat, politisi berharap dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan pada saat pemilihan berikutnya. 

Dalam hal ini, politik gentong babi dianggap sebagai alat politik yang siginifikan untuk memperkuat basis politik seseorang.

Praktik ini mendapatkan banyak kritik. Salah satunya menyoal alokasi dana publik seharusnya didasarkan pada pertimbangan kebijakan yang obyektif dan kebutuhan nasional, bukan untuk memperkuat posisi politik individu. 

Seringnya proyek pork barrel tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil atau prioritas nasional, tetapi untuk kepentingan politik dan elektoral.

Selain itu, praktik gentong babi juga dapat menyebabkan pemborosan dana publik dan berpotensi sebagai ladang korupsi. 

Proyek yang didanai melalui pork barrel acap kali tak melalui proses seleksi yang ketat atau transparan. 

Hal ini memungkinkan politisi atau pihak terkait untuk memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi.

Dalam beberapa kasus, praktik politik gentong babi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik. 

Wilayah yang memiliki hubungan politik yang lebih kuat dengan anggota parlemen sering kali mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibanding wilayah lain.

Sumber: Tempo