Guru Besar se-Jabodetabek Nilai Jokowi Khianati Konstitusi

DEMOCRAZY.ID - SEJUMLAH guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memberi pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024 di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3). Mereka menyikapi perkembangan situasi nasional belakangan ini.

Gerakan yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), STF Driyarkara, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan STH Jentera itu akan menggugat hasil pemilu serta menuntut agar pemerintah mengembalikan hak demokrasi warga.

Guru besar UI Sulistyowati Irianto menyampaikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama proses pemilu presiden melalui kekuasaannya telah menabrak banyak aturan dan etika. 

Karena itu, hasil pemilu yang diawali dengan menabrak banyak aturan harus digugat. 

Selain itu, sebagai kepala negara, presiden seharusnya bisa berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali.

“Namun, amanat konstitusi untuk berdiri di atas semua golongan itu tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan,” kata Sulistyowati di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Dia juga mengingatkan konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum. Tetapi yang terjadi, justru presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk merekayasa hukum demi kepentingan pribadi.

“Rekayasa hukum semakin meruntuhkan demokrasi. Selain itu, presiden juga telah melakukan pork barrel politics (instrumentalisasi bantuan sosial) dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan. Seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan upaya memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar punya akses pendidikan setinggi-tingginya,” ujarnya.

Sebagai perwakilan dari para ilmuwan dan guru besar, Sulistyowati menyampaikan dirinya memikul beban moral atas semua kekacauan yang terjadi hari ini. 

Karena itu ia ingin mengajak guru besar dan mahasiswa dari universitas lain untuk melakukan gerakan yang masif untuk melawan pemerintahan yang telah merusak demokrasi di Indonesia.

“Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak bicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual,” pungkasnya.

Senada, akademisi dari UNJ Ubedilah Badrun juga turut menyerukan serta mendesak agar terjadinya reformasi hukum, khususnya produk undang-undang yang berkaitan dengan politik dan pemilu. 

Dia menilai pemilu tahun ini telah mengabaikan kedaulatan rakyat serta hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang saja atau oligarki.

Dia juga mendesak agar anggota parlemen segera menjalankan fungsinya dan mendengarkan suara rakyat. 

Hak angket yang selama ini dinanti-nanti, kata Ubedilah, harus segera digulirkan.

“Parlemen mesti segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya, menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif agar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ubedilah.

Selain guru besar dan mahasiswa, Ubedilah berharap masyarakat sipil turut serta untuk menuntut dan berani melawan pemerintahan yang secara terang-terangan telah merusak demokrasi.

Sumber: MediaIndonesia