Guru Besar hingga Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Suarakan Kemunduran Demokrasi

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko  Widodo atau Jokowi. 

Hari ini, mereka menggelar kegiatan Temu Ilmiah Universitas Memanggil di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024.

"Jadi yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa, guru besarnya juga turun! Dosennya juga turun, ilmuwan-ilmuwan kampus juga turun. Karena apa? Situasi ini adalah persoalan hidup atau hancurnya bangsa kita," Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas. 

“Kalau tidak bergandengan tangan dengan semua kekuatan, Indonesia tak bisa melawan segala macam penyimpangan demokrasi yang terjadi selama ini.”

Adapun kegiatan Temu Ilmiah-Universitas Memanggil bertujuan mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat dan akademisi dari kampus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, itu, untuk mengingatkan pemerintah tidak merusak proses demokrasi yang diperlihatkan tanpa malu pada akhir-akhir ini. 

Iqbal Cheisa, selaku perwakilan dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mengatakan mereka telah sepakat bakal turun ke jalan sebelum pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 pada 20 Oktober mendatang. 

Mahasiswa hingga elemen masyarakat lain masih terus menggalang kekuatan untuk menggelar aksi turun ke jalan. 

“Buat turun ke jalan tentu dan pastinya itu akan menjadi opsi kami saat nantinya demokrasi ini membutuhkan kami untuk turun ke jalan. Turun ke jalan pasti akan jadi opsi pertama kami nantinya," katanya.

Para guru besar hingga akademisi yang terlibat dalam kegiatan Temu Ilmiah Kampus Memanggil sepakat akan terus menyuarakan pendapat mereka soal bobroknya demokrasi yang mewarnai Pemilu 2024 ini. 

Salah satunya putusan kontroversi Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. 

Putusan tersebut dinyatakan cacat etika karena melibatkan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. 

Sumber: Tempo