DEMOCRAZY.ID - Usai penetapan hasil pemilu 2024 kursi parlemen yang ditetapkan KPU, muncul “ketegangan” antara PDIP dan Golkar terkait posisi ketua DPR. Pada pemilu 2024, PDIP menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029. Terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berlaku saat ini, para pengamat menilai PDIP sebagai pemenang berpeluang lebih besar untuk mempertahankan takhta di Senayan. Ketentuan Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebutkan Presiden DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai yang mempunyai jumlah kursi DPR terbanyak. Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa undang-undang MD3 sedang direvisi, yang dapat menggeser kursi Ketua DPR dari pemenang pemilu. PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kursi ketua DPR.
Golkar Berjuang Keras Melawan PDIP Untuk Memperebutkan Kursi Ketua DPR
Maret 28, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Usai penetapan hasil pemilu 2024 kursi parlemen yang ditetapkan KPU, muncul “ketegangan” antara PDIP dan Golkar terkait posisi ketua DPR. Pada pemilu 2024, PDIP menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029. Terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berlaku saat ini, para pengamat menilai PDIP sebagai pemenang berpeluang lebih besar untuk mempertahankan takhta di Senayan. Ketentuan Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebutkan Presiden DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai yang mempunyai jumlah kursi DPR terbanyak. Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa undang-undang MD3 sedang direvisi, yang dapat menggeser kursi Ketua DPR dari pemenang pemilu. PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kursi ketua DPR.